Ketua Komisi II DPRD Kalimantan Timur Nidya Listiyono meminta pengelolaan belanja umum Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) AW Sjahranie (AWS) dilakukan secara transparan. “Pengelolaan belanja umum daerah (RSUD AWS) harus transparan dan dapat diakses oleh masyarakat,” tegasnya kepada wartawan beberapa waktu lalu.
Ia menyebut Komisi II DPRD Kaltim berencana akan mengundang jajaran Direksi RSUD AWS untuk membahas transparansi pengelolaan dana tersebut. Selain itu, nantinya akan dibahas pula mengenai kasus-kasus seperti penggelapan dana Tunjangan Penghasilan Pegawai (TPP) hingga hal-hal yang perlu diantisipasi bersama. “Kami akan hadirkan Komisi IV, yang berfokus pada pelayanan masyarakat,” kata Nidya.
“Kami dari Komisi II akan meminta data pendapatan dari rumah sakit dan laboratorium yang ada di Kaltim, serta menekankan pentingnya dukungan terhadap rumah sakit sebagai pusat layanan kesehatan masyarakat,” lanjutnya.
Disamping itu, ia juga menyoroti pentingnya Sumber Daya Manusia (SDM) yang berkualitas dalam pengelolaan rumah sakit. Sebab rumah sakit di Kaltim merupakan salah satu rumah sakit terlengkap di Indonesia. “Saya menekankan bahwa meskipun peralatan medis canggih, SDM yang berkualitas juga diperlukan, agar bisa dioperasikan dengan benar,” pintanya.
“Saya harap peningkatan kualifikasi tenaga medis dan pelayanan yang baik dari setiap rumah sakit,” tandasnya. Politikus Partai Golkar itu pun berharap agar masyarakat Kaltim dapat mendapatkan pelayanan kesehatan yang baik tanpa perlu pergi ke daerah lain. “Termasuk sistem manajemen yang baik dalam rumah sakit, termasuk sistem manajemen informasi, layanan medis, dan keuangan,” tuturnya.
Nidya juga menekankan perlunya mencegah potensi penyalahgunaan dana dengan menggunakan teknologi seperti sistem cashless. “Kami berkomitmen untuk terus memantau dan meningkatkan pengelolaan rumah sakit dan pendapatan daerah demi kesejahteraan masyarakat Kaltim,” pungkasnya. (Adv)
