Program hilirisasi nikel menggali kekayaan alam di berbagai daerah penghasil bahan baku baterai dan baja tahan karat. Namun, daerah atau provinsi yang menjadi pusat hilirisasi nikel masih belum mampu keluar dari jerat kemiskinan.
Lebih buruk lagi, salah satu provinsi hilirisasi nikel, yaitu Maluku Utara, jumlah penduduk miskinnya justru terus bertambah.
Ironisnya, meskipun pertumbuhan ekonomi provinsi hilirisasi nikel tersebut merupakan yang tertinggi di Indonesia.
Berdasarkan data yang dirilis oleh Badan Pusat Statistik (BPS), pertumbuhan ekonomi Maluku Utara pada tahun 2023 mencapai 20,49 persen. Namun, persentase pertumbuhan ini lebih rendah dibanding tahun 2022 yang mencapai 22,94 persen.
Pertumbuhan ekonomi diukur berdasarkan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) atas dasar harga berlaku sebesar Rp85,1 triliun dan atas dasar harga konstan 2010 sebesar Rp48,5 triliun.
Dari sisi produksi, pertumbuhan tertinggi terjadi di sektor Pertambangan dan Penggalian sebesar 49,07 persen. Sementara dari sisi pengeluaran, pertumbuhan tertinggi dicapai oleh Ekspor sebesar 28,67 persen.
Meskipun pertumbuhan ekonomi ini signifikan, upaya pengurangan angka kemiskinan masih belum maksimal. Menurut BPS, persentase kemiskinan di Provinsi Maluku Utara pada semester 1 tahun 2022 mencapai 6,23 persen. Angka kemiskinan ini naik menjadi 6,37 persen pada semester 2 tahun 2022.
Usaha pertambangan nikel yang merupakan bagian dari program hilirisasi nikel Pemerintah Pusat dengan melibatkan investor asing, masih belum mampu menurunkan angka kemiskinan di daerah ini.
