Kepala BPH Migas, Wahyudi Anas, menegaskan bahwa hingga saat ini belum ada arahan resmi dari pemerintah terkait pembatasan pembelian bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi. Hal ini disampaikan sebagai respons terhadap kekhawatiran masyarakat dan fenomena panic buying yang terjadi dalam beberapa daerah terkait isu penyesuaian harga BBM. Menurut Wahyudi, pembelian BBM masih berlangsung normal tanpa adanya penyesuaian, baik untuk BBM subsidi maupun untuk jenis bahan bakar umum lainnya.
Wahyudi juga menyatakan bahwa pihaknya masih menunggu instruksi resmi dari pemerintah terkait kebijakan dalam menghadapi dampak energi yang diakibatkan oleh konflik geopolitik di Timur Tengah. Dia menyerukan kepada masyarakat untuk tetap sabar dan tidak tergesa-gesa merespons informasi-informasi yang beredar. Isu tentang pembatasan pembelian BBM bersubsidi, terutama jenis Pertalite dan Solar, yang disebut akan mulai berlaku pada 1 April 2026, sempat menjadi perbincangan luas.
Meskipun demikian, Wahyudi menegaskan bahwa pemerintah masih dalam proses penggodokan skema kenaikan harga dan penyesuaian pembelian BBM. Dia mengimbau masyarakat untuk bersabar karena semua kebijakan akan diukur dan ditetapkan oleh pemerintah. Kebijakan ini sedang dalam proses dan akan diumumkan secara resmi sesuai dengan keputusan yang diambil oleh pemerintah.
