Presiden Prabowo Subianto mengundang pengusaha Amerika Serikat untuk berinvestasi di Indonesia dalam Business Summit di US Chamber of Commerce, Washington D.C., pada 18 Februari 2026. Ia menyatakan bahwa Indonesia merupakan tujuan investasi yang menarik di tingkat global karena kekayaan sumber daya alam yang melimpah dan upaya percepatan industrialisasi pemerintah.
Prabowo menyoroti posisi strategis Indonesia dalam peta global mineral kritis seperti cadangan nikel, tembaga, bauksit, dan tanah jarang yang penting untuk perkembangan teknologi masa depan. Pemerintah juga fokus pada hilirisasi industri dengan Badan Pengelola Investasi (BPI) Danantara sebagai penggerak utama dan rencana proyek hilirisasi yang ambisius.
Kepastian hukum dan stabilitas iklim investasi di Indonesia juga menjadi perhatian Prabowo sebagai fondasi utama investasi. Pemerintah berkomitmen untuk menjaga regulasi yang jelas, penegakan hukum yang konsisten, dan tata kelola pemerintahan yang baik.
Roy Murtadho dari Partai Hijau Indonesia mengkritik ajakan investasi Prabowo dengan isu kedaulatan dan narasi “antek asing” yang sering dia selipkan. Menurutnya, kebijakan tersebut berpotensi membuka ruang eksploitasi sumber daya alam seperti yang terjadi pada masa Presiden Soeharto. Roy menyoroti sektor ekstraktif seperti tambang besar Freeport di Papua yang mengalami dampak negatif akibat eksploitasi sumber daya alam.
