Pembangunan Gedung Pusat Kebugaran di DPRD Jawa Barat menuai sorotan karena minim transparansi. Tidak adanya papan informasi membuat publik kesulitan mengetahui sumber anggaran dan nilai proyek. Sekretaris DPRD Jabar enggan memberikan keterangan langsung, menyerahkan hal tersebut pada Bagian Protokol, Persidangan, dan Perundang-Undangan. Absennya papan informasi proyek menimbulkan pertanyaan terkait kepatuhan terhadap Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik. Keterlibatan masyarakat dalam pengawasan proyek pembangunan yang menggunakan dana publik menjadi kunci penting dalam memastikan transparansi dan akuntabilitas dalam pembangunan.
Pembangunan Gedung Pusat Kebugaran DPRD Jabar: Kontroversi Transparansi
