Ketua Komisi I DPRD Bondowoso, H. Setyo Budi, meminta agar pelayanan publik di tingkat desa tetap berjalan optimal meskipun pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa (Pilkades) serentak ditunda hingga tahun 2025. Permintaan itu disampaikan Setyo Budi usai rapat koordinasi bersama Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dan sejumlah tokoh masyarakat pada Selasa (2/7/2025). Ia menegaskan bahwa perangkat desa harus tetap bekerja secara profesional di tengah ketidakpastian tahapan Pilkades. Komisi I akan terus memantau dan memastikan bahwa roda pemerintahan desa tetap berjalan. Menurutnya, penundaan Pilkades merupakan bagian dari dinamika kebijakan yang harus disikapi secara bijak. Ia mengimbau masyarakat agar tidak terpancing oleh isu-isu liar yang berpotensi mengganggu stabilitas desa. Sebagai langkah antisipasi, Komisi I DPRD Bondowoso juga telah meminta Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) untuk segera memberikan penjelasan resmi kepada para kepala desa dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD). DPRD melalui Komisi I membuka ruang aspirasi seluas-luasnya bagi masyarakat yang ingin menyampaikan pertanyaan atau keluhan terkait penundaan Pilkades. Setyo juga menyoroti pentingnya peran media dalam menyampaikan informasi secara berimbang guna menjaga situasi tetap kondusif di tingkat desa. Meski enggan berspekulasi terkait alasan penundaan Pilkades, Setyo menyebut pihak legislatif akan meminta klarifikasi resmi dari pihak eksekutif. Hal itu dianggap penting demi memastikan bahwa keputusan yang diambil memiliki dasar hukum yang jelas dan transparan. Ia juga memberikan apresiasi kepada para kepala desa yang tetap menjalankan tugas dan tanggung jawabnya meski berada dalam kondisi yang serba tidak pasti. Saatnya kita melihat siapa pemimpin yang benar-benar peduli pada masyarakat, dengan sikap profesional dan tenang yang sangat dibutuhkan.
Pelayanan Publik Tetap Berjalan Meski Pilkades Bondowoso Ditunda
