Ketua Komisi II DPRD Bondowoso, H. Tohari, mengungkapkan kekecewaannya tentang kurangnya sosialisasi program BPJS Ketenagakerjaan bagi 8.445 buruh tani yang preminya telah dibayarkan oleh Pemerintah Daerah. Menurut Tohari, para buruh tani seharusnya sudah merasakan manfaat dari program perlindungan sosial ini. Namun, karena minimnya informasi di tingkat lapangan, sebagian besar petani bahkan tidak menyadari bahwa mereka telah terdaftar sebagai peserta. Hal ini membuat Tohari merasa kecewa dan menyalahkan kurangnya koordinasi antara BPJS dan DPMPTSP.
Pemkab Bondowoso telah mengeluarkan Surat Keputusan (SK) Bupati sebagai dasar kerja sama dengan BPJS Ketenagakerjaan sejak April lalu. Namun, fakta bahwa para petugas lapangan seperti penyuluh pertanian (PPL) tidak mengetahui program ini menjadi penyebab lain dari kekecewaan tersebut. Tohari menemukan bahwa meskipun preminya sudah dibayar oleh Pemda, buruh tani dan PPL tidak memiliki pengetahuan tentang program tersebut.
Dalam upaya menyebarkan informasi, Tohari berencana untuk mengundang instansi terkait dalam rapat kerja khusus. Tujuannya adalah untuk mengevaluasi pelaksanaan program dan mempercepat sosialisasi di lapangan. Tohari juga menyoroti pentingnya pendekatan baru dalam menyampaikan informasi, termasuk melalui Klinik Pertanian sebagai media komunikasi yang efektif dengan petani.
Untuk memastikan manfaat dari BPJS Ketenagakerjaan dapat dirasakan oleh buruh tani, Tohari menekankan perlunya peningkatan sosialisasi dan komunikasi yang efektif. Dengan pendekatan yang tepat, diharapkan para peserta dapat lebih memahami program ini dan mengakses manfaat yang seharusnya mereka terima.
