Jembatan Suramadu, yang menghubungkan pulau Jawa dan Madura, sedang ramai dibicarakan akhir-akhir ini karena seringkali dianggap terjadi kejahatan di sekitar wilayah tersebut. Keluhan lain dari masyarakat adalah kondisi jalanan yang berlubang dan bergelombang di sepanjang Kawasan Kaki Jembatan Suramadu (KKJS). Beberapa warga bahkan mengusulkan agar pungutan lintas jembatan Suramadu kembali diberlakukan. Bahkan ada yang ingin jembatan Suramadu dirobohkan agar tidak lagi menjadi penghubung antara Surabaya dan Madura.
Untuk menjaga dan memelihara Jembatan Suramadu, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) telah menganggarkan dana sebesar Rp 10 miliar untuk tahun 2025. Anggaran tersebut termasuk untuk pemeliharaan jembatan dan jalan aksesnya. Aktivis di Bangkalan, Yodika Saputra, mengatakan bahwa dengan anggaran yang besar tersebut seharusnya tidak lagi ada keluhan terkait pengelolaan jembatan. Pengawasan harus diperketat untuk mencegah kejahatan di sekitar area jembatan.
Selain itu, masalah bunuh diri yang sering terjadi di Jembatan Suramadu juga menjadi perhatian. Peningkatan pengawasan melalui CCTV serta standby petugas penjaga perlu dilakukan untuk mengantisipasi hal-hal mencurigakan. Perhatian pemerintah pusat dan Kementerian PUPR juga diperlukan tidak hanya terhadap masalah fisik tetapi juga persoalan sosial dan psikologis yang muncul setelah Jembatan Suramadu didirikan.
Kondisi jalan di sisi Madura yang berlubang dan bergelombang juga sering kali menimbulkan kecelakaan. Masyarakat berharap agar masalah ini segera ditangani mengingat anggaran pemeliharaan sudah tersedia. Dengan menjaga Jembatan Suramadu dan memperhatikan berbagai aspek yang terkait dengannya, diharapkan dapat menjaga keamanan serta citra jembatan yang merupakan salah satu monumen terpanjang di Indonesia.
