FAJAR.CO.ID, SUMBAR — Kurangnya kerjasama antara pemerintah daerah, perguruan tinggi, dan sektor swasta dianggap sebagai hambatan utama dalam pengembangan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) di Sumatera Barat.
Hal ini disampaikan oleh pakar ekonomi sumber daya manusia dari Universitas Andalas (Unand), Delfia Tanjung Sari, dalam acara the gade sociopreneurship challenge di Padang.
Pakar ekonomi sumber daya manusia dari Universitas Andalas (Unand) Sumatera Barat, Delfia Tanjung Sari, menyatakan bahwa kurangnya kerjasama antara pemerintah daerah, perguruan tinggi, dan sektor swasta merupakan salah satu hambatan dalam perkembangan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) di provinsi tersebut.
“Dalam situasi saat ini, pemerintah daerah, perguruan tinggi, dan pihak swasta masih beroperasi secara independen dalam mendukung pengembangan UMKM,” ujar Delfia ketika ditemui di Padang pada Kamis, dalam acara the gade sociopreneurship challenge, program kolaborasi antara Unand dan PT Pegadaian.
Menurut Delfia, seharusnya pemerintah daerah, perguruan tinggi, dan sektor swasta bekerjasama dan merencanakan langkah-langkah untuk pengembangan pelaku UMKM. Dia mencatat bahwa masih banyak pelaku usaha yang mendapatkan bimbingan atau pendampingan dari tiga lembaga yang berbeda. Akibatnya, banyak pelaku usaha tidak mendapatkan perlakuan yang konsisten, yang akhirnya dapat berujung pada kebangkrutan.
Delfia juga mengkritisi bahwa kurangnya regenerasi dan dorongan dari lingkungan untuk melahirkan wirausaha muda merupakan masalah tersendiri.
