FAJAR.CO.ID, JAKARTA– Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) tercatat defisit pada 12 Desember 2023. APBN defisit Rp35 triliun.
Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengumumkan, angkanya mencapai Rp35 triliun atau 0,17 persen terhadap produk domestik bruto (PDB). Adapun penerimaan negara sebesar Rp2.553,2 triliun, sedangkan belanja tercatat Rp2.588,2 triliun.
Angka realisasi belanja pemerintah itu susut 4,1 persen dari periode yang sama di 2022. Sedangkan, belanja subsidi BBM baru 71,8 persen dari target atau Rp894,3 triliun.
“Penyebabnya bukan karena belanja K/L (Kementerian/Lembaga) tapi subsidi BBM. Sebab, harga minyak turun atau lebih rendah dari harga asumsi,” jelas Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati dalam APBN Kita di kantornya, Jumat, 15 Desember.
Asumsi harga minyak mentah pada APBN 2023 berada di kisaran USD 90 per barel. Sedangkan, berdasarkan data Kementerian ESDM per November 2023 sebesar USD 79,63 per barel. Sehingga, terdapat gap penurunan yang berimbas pada penyerapan.
Di sisi lain, belanja pemerintah pusat tercatat 94,5 persen menjadi Rp 946 triliun. Angka tersebut tumbuh 0,4 persen. Didorong oleh persiapan pelaksanaan pemilu, pembangunan IKN, percepatan penyelesaian infrastruktur prioritas, dan penyaluran bantuan sosial.
Pemerintah juga akan membayar tagihan-tagihan yang belum tuntas di akhir tahun sebesar Rp 500 triliun. Pembayaran akan dikebut sebab kas negara akan tutup buku pada 29 Desember 2023.
“Jadi dua minggu ke depan itu luar biasa sangat besar alokasi APBN kita,” ungkap perempuan yang akrab disapa Ani itu.
