Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menyatakan bahwa Strategi Nasional (Stranas) Bisnis dan Hak Asasi Manusia (HAM) bisa menjadi alat yang efektif untuk mendukung iklim bisnis dan investasi di Indonesia.
“Stranas Bisnis dan HAM bisa menjadi alat efektif untuk mendukung bisnis dan investasi yang mengedepankan HAM di Indonesia dan meningkatkan daya saing negara,” kata Menko Airlangga dalam peluncuran Peraturan Presiden Nomor 60 Tahun 2023, dikutip melalui keterangan resmi di Jakarta, Selasa.
Dalam rangka perlindungan HAM khususnya di bidang bisnis, Menko Airlangga mengatakan bahwa pemerintah telah mengesahkan Peraturan Presiden Nomor 60 Tahun 2023 tentang Strategi Nasional Bisnis dan HAM.
Strategi Nasional Bisnis dan HAM merupakan strategi nasional dalam mendorong terciptanya bisnis yang ramah HAM serta disusun dengan prinsip-prinsip non-diskriminasi, kesetaraan, partisipasi, akuntabilitas, dan keterbukaan.
“Pada tingkat global, Stranas Bisnis dan HAM Indonesia merupakan dokumen rencana aksi nasional bisnis dan HAM pertama di dunia yang disahkan melalui kerangka kebijakan regulasi peraturan perundang-undangan, yaitu Peraturan Presiden,” ujarnya.
Ia menjelaskan Stranas Bisnis dan HAM memiliki tiga strategi utama yakni yang pertama peningkatan pemahaman, kapasitas, promosi bisnis dan HAM.
Kedua, pengembangan regulasi, kebijakan, dan panduan yang mendukung perlindungan dan penghormatan HAM.
Serta ketiga, penguatan mekanisme pemulihan yang efektif.
