Pelaksanaan Pilkades di Kabupaten Banyuwangi. (Foto: Dok. Suaraindonesia.co.id).
BANYUWANGI, Suaraindonesia.co.id – Kabar cukup mengejutkan setelah pelaksanaan pilkades serentak di Kabupaten Banyuwangi, Jawa Timur. Informasi yang dikumpulkan menunjukkan bahwa banyak kepala desa (kades) petahana yang gagal memenangkan jabatan kembali.
Berdasarkan penelusuran, dari 51 desa yang menyelenggarakan Pilkades pada hari Rabu, 25 Oktober 2023, sekitar 20-an petahana mengalami kegagalan dalam pesta demokrasi ini. Artinya, jumlah ini lebih dari separuh dari total petahana yang mencalonkan diri dalam pilkades serentak 2023.
Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Kabupaten Banyuwangi, Ahmad Faisol mengatakan bahwa mereka telah menerima informasi tentang banyaknya petahana yang tidak berhasil memimpin kembali desanya.
Namun, data pasti mengenai jumlah petahana yang kalah belum terkumpul. Faisol mengatakan bahwa proses setelah pemungutan suara masih berlangsung.
Panitia pemilihan kepala desa di masing-masing desa masih melaksanakan tahapan lanjutan. Berdasarkan jadwal tahapan pilkades, proses penetapan hasil pemilihan akan berlangsung mulai tanggal 26 Oktober hingga 15 November.
Tahapan berikutnya adalah pengesahan yang akan dilaksanakan pada tanggal 16 November hingga 15 Desember. Setelah itu, pelantikan dijadwalkan akan berlangsung antara tanggal 16 Desember 2023 hingga 15 Januari 2024.
“(Fenomena kalahnya petahana) adalah informasi sementara yang kami terima. Namun hitungannya belum resmi. Yang resmi nanti adalah laporan dari Badan Permusyawaratan Desa (BPD) yang menetapkan calon terpilihnya,” kata Faisol pada Kamis (26/10/2023).
Hingga saat ini, Faisol mengatakan bahwa tidak ada hambatan atau kendala setelah pelaksanaan pilkades. Mereka belum menerima laporan mengenai masalah yang terjadi.
“Kita tunggu saja sampai batas waktu yang ditentukan, apakah ada masalah di desa,” tambahnya.
Jika ada masalah, penyelesaian akan dilakukan secara bertingkat. Dimulai dari tingkat desa, kecamatan, hingga kabupaten.
“Yang jelas, jika ada masalah, penyelesaiannya akan dilakukan secara bertahap. Mulai dari BPD, panitia kecamatan, baru jika tidak bisa diselesaikan di tingkat kecamatan, bisa disampaikan pada panitia tingkat kabupaten,” kata Faisol.
DPMD berharap bahwa pesta demokrasi di tingkat desa ini akan berjalan dengan kondusif. Sehingga pemilihan kepala desa dapat berlangsung dengan damai dan bahagia.
“Harapan kami adalah tidak ada potensi konflik dalam proses ini. Sebaliknya, keberagaman ini menjadi potensi untuk kepala desa yang terpilih dan telah dilantik agar dapat mengayomi semua orang, termasuk yang memilihnya dan yang tidak,” tandasnya. (*)
ยป Klik berita lainnya di Google News SUARA INDONESIA
| Pewarta | : Muhammad Nurul Yaqin |
| Editor | : Danu Sukendro |
