Menteri Pertanian (Mentan) Andi Amran Sulaiman mengeluarkan permintaan agar beberapa pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) berkantor di Kementerian Pertanian. Tujuannya adalah untuk memperkuat integritas dan mencegah korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN) di lingkungan Kementan.
Amran mengatakan bahwa ia pernah melakukan hal serupa saat menjabat pada periode 2014-2019. Oleh karena itu, ia meminta Inspektorat Jenderal (Itjen Kementan) segera berkoordinasi dengan KPK untuk mengawasi pembangunan pertanian.
“Saya minta besok ada jajaran KPK yang berkantor di Kementan untuk mengawasi pembangunan pertanian,” kata Amran.
Amran menjelaskan bahwa pengawasan KPK sangat penting untuk mencegah pegawai Kementan terjerat tindak pidana yang merugikan banyak orang, terutama petani Indonesia. Ia ingin Kementan kembali menjadi institusi yang bermartabat dan mendapat kepercayaan publik.
“Publik harus memahami tugas membangun pertanian. Karena itu, saya berharap ada KPK yang berkantor di Kementan,” ungkapnya.
Sebelumnya, Mentan memastikan bahwa koordinasi antar unit di lingkungan Kementan berjalan dengan baik. Ia juga meminta jajaran kerjanya untuk bekerja maksimal dalam meningkatkan produksi padi dan jagung sebagai komoditas strategis nasional.
Amran mengungkapkan bahwa yang terpenting saat ini adalah membangun kekompakan dan pondasi yang kuat agar Indonesia dapat mempercepat pembangunan pertanian. Ia berharap swasembada dapat dicapai dalam semua komoditas, termasuk peternakan, gula, padi, jagung, dan komoditas strategis lainnya.
“Hari ini kita letakkan pondasinya agar tahun-tahun mendatang, kita bisa mengoptimalkan potensi yang ada. Kita harus meletakkan pondasinya dengan baik untuk memudahkan kerja Menteri berikutnya,” jelasnya.
