Menteri Keuangan, Sri Mulyani Indrawati, mengalokasikan anggaran insentif sebesar Rp 3,2 triliun untuk sektor properti pada tahun 2023 dan 2024. Insentif tersebut diberikan dengan tujuan untuk mendukung pertumbuhan ekonomi di tengah meningkatnya risiko ketidakpastian global.
Sri Mulyani menjelaskan bahwa dari anggaran insentif tersebut, sebesar Rp 0,6 triliun diberikan untuk tahun 2023 dan Rp 2,6 triliun untuk tahun 2024. Tujuan pemberian insentif ini adalah untuk mendorong aktivitas di sektor konstruksi perumahan dan membantu masyarakat berpendapatan rendah dalam memperoleh rumah.
Salah satu bentuk insentif yang diberikan adalah pembebasan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) yang akan ditanggung pemerintah, dengan syarat bahwa perumahan tersebut memiliki harga di bawah Rp 2 miliar. Pembebasan PPN ini berlaku selama periode November 2023 hingga Juni 2024, di mana PPN yang ditanggung pemerintah adalah 100 persen. Selanjutnya, mulai bulan Juli hingga Desember 2024, PPN yang ditanggung pemerintah adalah sebesar 50 persen.
Selain itu, pemerintah juga akan memberikan bantuan biaya administrasi senilai Rp 4 juta bagi rumah masyarakat berpenghasilan rendah hingga Desember 2024. Untuk tahun 2023, anggaran bantuan biaya administrasi untuk masyarakat berpenghasilan rendah diperkirakan sebesar Rp 0,3 triliun, sedangkan untuk tahun depan diperkirakan sebesar Rp 0,9 triliun.
Sebelumnya, Presiden Joko Widodo (Jokowi) telah menginstruksikan pembebasan PPN untuk pembelian rumah di bawah Rp 2 miliar hingga Juni 2024. Hal ini dilakukan dalam rangka mendorong pertumbuhan sektor properti dan memberikan kemudahan bagi masyarakat untuk memiliki rumah.
Pemerintah berharap bahwa pada semester II-2024, kondisi dunia sudah lebih stabil dan ekonomi tetap terjaga serta pemulihan sudah berjalan, sehingga pemerintah dapat melakukan tapering. Tujuan dari insentif ini adalah untuk mendukung pertumbuhan ekonomi dan memberikan kesempatan kepada masyarakat berpendapatan rendah untuk memiliki rumah.
