Reformasi Intelijen Indonesia untuk Meningkatkan Peran BIN dalam Menganalisis Ancaman Secara Global

by -99 Views

Pentingnya Reformasi Intelijen Indonesia dalam Menghadapi Tantangan Keamanan

Program Studi Ilmu Politik Universitas Bakrie menggelar diskusi terbatas dengan tema “Dinamika Reformasi Tata Kelola Intelijen Indonesia” pada 19 Maret 2025. Diskusi ini melibatkan berbagai pihak guna membahas tantangan dan prospek reformasi intelijen Indonesia.

Diskusi tersebut menyoroti urgensi penguatan lembaga Badan Intelijen Negara (BIN) agar dapat lebih responsif terhadap ancaman global. Yudha Kurniawan, selaku dosen Ilmu Politik Universitas Bakrie yang menjadi moderator, menekankan bahwa Reformasi Intelijen Indonesia harus melibatkan berbagai aspek, termasuk transformasi kultur kerja intelijen dan peningkatan pengawasan kelembagaan.

Standarisasi Threat-Based Intelligence dalam Operasional BIN

Rizal Darma Putra, Direktur Eksekutif LESPERSSI, menegaskan bahwa keberhasilan lembaga intelijen tergantung pada kemampuannya dalam mengidentifikasi dan merespons ancaman dengan tepat. Model Threat-Based Intelligence telah menjadi standar operasional di berbagai negara, dan BIN perlu mengadopsi pendekatan ini agar bisa lebih proaktif dalam mencegah eskalasi ancaman.

Di tengah transisi kekuasaan dari Presiden Joko Widodo ke Prabowo Subianto, peran intelijen dalam menganalisis potensi ancaman menjadi semakin penting. Hal ini menimbulkan kebutuhan akan Reformasi Intelijen Indonesia yang lebih efektif. Situasi ekonomi yang tidak stabil dapat menjadi indikasi bahwa reformasi ini perlu segera dilakukan.

Reformasi Rekrutmen dan Kultur Intelijen

Awani Yamora Masta dari Center for International Relations Studies menekankan bahwa efektivitas badan intelijen sangat tergantung pada sistem rekrutmen dan penempatan personel. Rekrutmen yang berbasis pada kompetensi teknis dan keseimbangan struktural organisasi sangat penting.

Seleksi personel intelijen di negara maju mempertimbangkan aspek akademik, psikologis, dan kecocokan individu dengan dunia intelijen. Namun, di Indonesia, politisasi dalam proses rekrutmen telah terjadi dalam beberapa tahun terakhir, yang dapat mengurangi profesionalisme BIN.

Kultur intelijen yang mengedepankan kerahasiaan menghadapi berbagai tantangan akibat keterbukaan informasi yang semakin meningkat. Kritik terhadap penggunaan seragam agen intelijen dan perubahan nomenklatur lulusan Sekolah Tinggi Intelijen Negara (STIN) seringkali muncul. Hal ini bertentangan dengan prinsip intelijen yang bekerja di bawah radar.

Penguatan Mekanisme Pengawasan untuk Mencegah Penyalahgunaan Wewenang

Muhamad Haripin dari BRIN menegaskan bahwa BIN memerlukan pengawasan yang ketat agar tidak menyalahgunakan kewenangannya. Tantangan terbesar dalam sistem intelijen Indonesia adalah tumpang tindih kewenangan antar-lembaga dan minimnya transparansi dalam pengelolaan anggaran.

Berbagai negara telah menerapkan mekanisme pengawasan terhadap badan intelijen mereka. Indonesia perlu mempertimbangkan pembentukan komite khusus di DPR atau mekanisme audit independen untuk memastikan transparansi dan akuntabilitas kerja intelijen.

Ekspansi fungsi intelijen di institusi seperti kejaksaan dan badan maritim juga perlu diawasi dengan ketat. Fungsi intelijen di lembaga-lembaga tersebut harus terbatas pada pengumpulan informasi, bukan sebagai alat intervensi politik.

Rekomendasi Reformasi Intelijen Indonesia

Hasil dari diskusi menyuarakan beberapa rekomendasi penting untuk memperkuat kelembagaan intelijen di Indonesia:

Implementasi Threat-Based Intelligence sebagai standar operasional BIN untuk meningkatkan deteksi dini ancaman.

Reformasi rekrutmen dengan fokus pada keahlian teknis seperti analisis data, teknologi informasi, diplomasi, dan kontraterorisme.

Mempertahankan independensi lembaga dengan proses rekrutmen dan promosi yang berbasis kompetensi, bukan afiliasi politik.

Memperkuat mekanisme pengawasan melalui pembentukan komite khusus di DPR atau audit independen.

Menyesuaikan regulasi kelembagaan intelijen untuk memastikan transparansi, efisiensi anggaran, dan optimalisasi peran BIN dalam menjaga stabilitas nasional.

Dengan adanya rekomendasi tersebut, diharapkan bahwa Reformasi Intelijen Indonesia dapat menciptakan sistem intelijen yang lebih adaptif, profesional, dan transparan dalam menghadapi tantangan keamanan nasional dan global.

Sumber: Reformasi Intelijen Indonesia: Penguatan Kelembagaan Dan Penerapan Threat-Based Intelligence Sebagai Standar Operasional
Sumber: Kelembagaan Intelijen Harus Diperkuat, Model Threat Based Intelligence Jadi Standar Utama Operasional Badan Intelijen Di Banyak Negara