Reformasi Intelijen Indonesia: Tantangan Pengawasan dan SDM
Reformasi intelijen Indonesia masih menghadapi tantangan besar dalam tata kelolanya. Kepala Laboratorium Ilmu Politik Universitas Bakrie, Yudha Kurniawan, menyoroti dua aspek utama yang perlu dibenahi, yakni pengelolaan sumber daya manusia dan mekanisme pengawasan.
“Reformasi Intelijen Indonesia” masih menjadi perbincangan hangat di kalangan pakar intelijen dan akademisi. Diskusi tentang dinamika reformasi dan tata kelola intelijen telah menyoroti pentingnya peningkatan pengawasan yang lebih akuntabel serta optimasi manajemen sumber daya manusia.
Dalam diskusi tersebut, Reformasi Intelijen Indonesia masih memerlukan pemikiran bersama mengenai model pengawasan yang lebih transparan dan efektif. “Peran Komisi I DPR RI melalui Timwas Intelijen harus diperkuat untuk memastikan akuntabilitas dalam tata kelola intelijen,” ujar Ketua Program Studi Ilmu Politik Universitas Bakrie, Aditya Batara Gunawan.
Menurut Direktur Eksekutif LESPERSSI, Rizal Darma Putra, prinsip akuntabilitas tetap harus dijaga dalam pengawasan intelijen. Reformasi Intelijen Indonesia perlu memberikan kewenangan lebih pada tim pengawas untuk memastikan profesionalisme dan efektivitas dalam menghadapi tantangan global.
Perkembangan Kelembagaan Intelijen di Indonesia juga menjadi sorotan dalam diskusi tersebut. Menurut Mayjen TNI (Purn) Dr. rer.pol. Rodon Pedrason, Badan Intelijen Negara (BIN) telah mengalami perubahan signifikan dengan penambahan kedeputian baru seperti siber serta komunikasi dan informasi.
Dari berbagai pandangan para pakar dan akademisi, dapat disimpulkan bahwa Reformasi Intelijen Indonesia memerlukan langkah konkret dalam meningkatkan akuntabilitas pengawasan dan optimalisasi pengelolaan sumber daya manusia. Satu hal yang pasti, Reformasi Intelijen Indonesia harus terus berjalanan untuk dapat bersaing dalam dinamika global yang semakin kompleks.
Sumber: Reformasi Intelijen Indonesia: Dua Tantangan Besar Dalam Tata Kelola Yang Perlu Diperhatikan
Sumber: Akademisi Ungkap 2 Tantangan Tata Kelola Intelejen Di Indonesia