Perjalanan dinas luar negeri Presiden Prabowo Subianto dalam beberapa bulan terakhir mengundang beragam reaksi masyarakat. Setiap aktivitas kenegaraan di luar negeri, baik itu forum multilateral maupun bilateral, selalu menjadi sorotan dan ramai dibahas di berbagai media.
Diskusi di jagat maya sering diwarnai pertanyaan bernada skeptis seperti, “Mengapa Presiden sering ke luar negeri?” hingga “Apa sebenarnya hasil dari perjalanan itu?” Reaksi semacam ini bisa dimaklumi, sebab manfaat diplomasi kerap kali tidak kasat mata dan tak semudah melihat hasil pembangunan fisik.
Namun, kondisi dunia yang penuh ketidakpastian saat ini justru menuntut peran diplomasi yang lebih menonjol dari Indonesia. Di tengah tensi geopolitik internasional yang tinggi, relasi antarkekuatan besar memanas, dan dampaknya bisa terasa sampai ke masyarakat luas, dari harga kebutuhan pokok sampai peluang kerja.
Dalam rangka menanggapi situasi ini, Presiden Prabowo aktif menjalin hubungan dengan banyak negara. Puluhan kunjungan kenegaraan dijalankan hanya dalam waktu satu setengah tahun masa pemerintahannya. Intensitas ini menandakan keinginan Indonesia untuk berperan lebih besar dalam konstelasi global.
Persoalan tersebut menjadi salah satu pokok bahasan di IR Youth Talks yang digelar Asosiasi Ilmu Hubungan Internasional Indonesia di Universitas Indonesia, Depok. Dalam forum itu, peneliti, jurnalis, dan akademisi mencoba menjelaskan tantangan komunikasi diplomasi modern.
Anggy Pasaribu, yang memimpin diskusi itu, mengatakan sering terjadi kesenjangan antara kegiatan diplomatik pemerintah dengan persepsi masyarakat. Banyak warga belum memahami mengapa aktivitas luar negeri begitu penting bagi Indonesia, padahal realitanya kehidupan sehari-hari mereka dipengaruhi oleh dinamika global.
Situasi sekarang tidak sederhana. Rivalitas Amerika Serikat-Tiongkok masih berlangsung, perang Rusia-Ukraina terus berlanjut, dan konflik di Timur Tengah mengguncang ekonomi dunia. Semua gejolak itu punya dampak langsung pada Indonesia, mulai dari kenaikan harga energi sampai fluktuasi nilai tukar.
Brigadir Jenderal TNI Aloysius Nugroho Santoso dari Lemhannas menyoroti bahwa fragmentasi global kini sangat nyata. Dalam menghadapi situasi tersebut, Indonesia menerapkan kebijakan luar negeri yang mengedepankan prinsip bebas aktif dan pendekatan fleksibel. Konsep “hedging” atau perimbangan relasi dijalankan, menghindari ketergantungan pada satu blok atau negara saja.
Broto Wardoyo, Ketua Departemen Ilmu Hubungan Internasional UI, menambahkan bahwa Indonesia kini bergerak ke arah resilience-based hedging, yaitu melakukan diplomasi sekaligus menguatkan fondasi dalam negeri. Ini penting agar Indonesia mampu bertahan jika terjadi guncangan internasional.
Berbagai forum seperti G20, ASEAN, dan BRICS tidak hanya menjadi ajang pamer kehadiran, tetapi menjadi peluang strategis untuk meluaskan pengaruh dan memperjuangkan kepentingan nasional. Hanya saja, substansi dari keikutsertaan itu sering tak terkomunikasikan dengan baik ke publik. Media lebih sering menampilkan momen seremoni atau pertemuan tanpa informasi mengenai dampak dan strategi di baliknya.
Anggy menyampaikan, masalah utama diplomasi Indonesia bukan absennya strategi, melainkan komunikasi yang kurang jelas kepada masyarakat. Bahasa diplomasi yang terlalu teknis membuat pesan mudah luput dari perhatian publik. Padahal, di era digital sekarang, narasi sederhana dan relevan jauh lebih mudah diterima.
Penting bagi pemerintah untuk tidak hanya menyampaikan apa yang dikerjakan, tetapi juga mengapa kebijakan luar negeri itu relevan bagi kehidupan warga sehari-hari, baik dari sisi ekonomi, keamanan, maupun peluang investasi baru. Hal ini perlu dikemas melalui penjelasan yang mudah dan konsisten.
Menjadi aktif di media sosial saja tidak cukup. Kehadiran digital negara harus pula membangun narasi yang memperjelas kebijakan, bukan sekedar seremonial atau defensif. Tanpa itu, polarisasi justru bisa tumbuh tanpa pemahaman mendalam.
Akhirnya, tantangan utama diplomasi Indonesia kini bukan hanya merespons kondisi global yang kian rumit. Pekerjaan rumahnya juga terletak pada membangun pemahaman masyarakat soal pentingnya peran diplomasi. Keterbukaan dalam menjelaskan kebijakan akan mempertegas alasan Indonesia berupaya keras di panggung internasional, sehingga kepercayaan publik pun tumbuh. Diplomasi bukan hanya soal pengakuan dunia, tetapi juga tentang diterimanya strategi tersebut di kalangan rakyat sendiri.
Sumber: Diplomasi Indonesia Era Prabowo Perlu Lebih Dekat Dengan Publik
Sumber: Diplomasi Indonesia Di Era Prabowo, Perlunya Membentuk Pemahaman Publik
