Komisi B DPRD Cilacap yang dipimpin oleh Didi Yudi Cahyadi baru-baru ini melakukan Peninjauan Kerja (PK) di Balai Penyuluhan Pertanian (BPP) Majenang, dan menyoroti keterlambatan pemberian SPK (Surat Perintah Kerja) di Dinas Pertanian Cilacap. Dalam kegiatan tersebut, Didi Yudi Cahyadi menekankan pentingnya agar keterlambatan seperti ini tidak terjadi lagi di tahun-tahun mendatang. Dia berharap agar SPK dapat diberikan lebih awal, mungkin sekitar bulan Mei, Juni, atau Juli agar para penyedia barang dan jasa dapat segera melaksanakan kegiatan mereka.
Didi Yudi Cahyadi juga menegaskan bahwa evaluasi akan dilakukan terkait keterlambatan SPK ini melalui rapat komisi di DPRD. Ia menekankan perlunya percepatan SPK tidak hanya di Dinas Pertanian, tetapi juga di OPD lain. Terkait dengan pendanaan, Bank Jateng dan BPR BKK telah menyatakan kesiapannya. Didi mengajak penyedia jasa dan konsultan untuk meningkatkan kualitas infrastruktur agar hasil kerjanya bermanfaat bagi masyarakat.
Dalam pertemuan tersebut, anggota DPRD Cilacap membahas kegiatan pembangunan sarpras yang sedang berlangsung dengan jajaran Bidang Prasarana dan Sarana (Sarpras) Dinas Pertanian Cilacap, penyedia jasa, dan konsultan. Semua pihak diminta untuk berkomitmen untuk bekerja dengan sebaik mungkin dan menghasilkan kualitas bangunan yang baik tanpa ada penurunan mutu. Didi menekankan bahwa hal ini untuk kepentingan masyarakat dan memastikan bahwa semua proses berjalan dengan baik.
