Desember selalu membawa kepanikan yang sama bagi para pejabat yang bertanggung jawab atas anggaran di instansi pemerintah. Kecemasan mulai terasa saat batas akhir perubahan anggaran mendekat, tanda tangan harus segera diperoleh, dan rapat mendadak jadi kegiatan sehari-hari. Di layar komputer, grafik realisasi anggaran nampak enggan berubah menjadi warna “hijau”. Keterbatasan waktu semakin terasa ketika kalender di dinding seakan menjadi alarm yang terus mengingatkan bahwa sisa hari semakin sedikit, sementara dana publik masih belum tersalurkan sepenuhnya.
Di tengah situasi tersebut, Kementerian Keuangan mencatat bahwa sejumlah blokir anggaran sebesar Rp168,5 triliun telah dibuka hingga September 2025, dari total anggaran Kementerian/Lembaga yang diblokir sebesar Rp256,1 triliun. Pembukaan blokir ini dilakukan setelah dilakukan evaluasi terhadap program dan kebutuhan lembaga dengan tujuan untuk mendukung program prioritas pemerintah. Meskipun demikian, realisasi belanja masih tertinggal dari target yang telah ditetapkan. Hingga akhir September 2025, belanja Kementerian/Lembaga baru mencapai 62,8 persen dari outlook laporan semester 2025.
Dalam upaya mengejar target realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), pemerintah bersiap untuk mempercepat pelaksanaan belanja negara di triwulan terakhir. Direktur Jenderal Perbendaharaan Kementerian Keuangan, Astera Primanto Bhakti, mencatat bahwa sekitar 38 persen dari total belanja negara biasanya dipercepat pada periode Oktober hingga Desember. Setiap bulan Desember, negara seakan berlari mengejar dirinya sendiri untuk mencapai target belanja.
Dalam tekanan untuk mengejar belanja negara dalam jumlah besar dalam waktu yang terbatas, penting untuk memastikan bahwa kualitas dan akuntabilitas belanja negara benar-benar terjamin. Pertanyaan pun muncul, apakah pengejaran target ini hanya semacam ritual “cuci gudang” untuk membuat laporan realisasi terlihat “hijau” atau benar-benar memberikan nilai yang signifikan bagi publik.
