Kejadian pembatalan hasil pemilu presiden putaran pertama oleh Mahkamah Konstitusi Rumania (CCR) pada Desember 2024 memberi pelajaran penting tentang ancaman kontemporer terhadap demokrasi, khususnya bagi negara dengan sistem digital yang masih rawan seperti Indonesia.
Pembatalan ini bukan sekadar urusan lokal, melainkan sinyal global bahwa modus serangan siber yang digerakkan oleh negara tertentu kini dijadikan alat strategis untuk melemahkan sistem demokrasi lawan. Dengan ruang digital yang semakin terbuka, serangan tersebut telah berevolusi melebihi kejahatan konvensional, dan mampu mengancam fondasi legalitas serta kepercayaan publik terhadap pemilu.
Menurut laporan intelijen negara, serangan yang terjadi di Rumania melibatkan taktik hibrida: perpaduan antara pembobolan siber skala besar serta manipulasi opini di media daring menggunakan disinformasi. Perpaduan ini tidak hanya memperlemah prosedur administratif pemilu, tetapi juga memecah masyarakat secara psikologis.
Serangan Teknis terhadap Infrastruktur Pemilu
Badan Intelijen Rumania (SRI) melaporkan lebih dari 85.000 upaya pembobolan selama masa krusial pemilihan. Target utama ialah sistem telekomunikasi dan perangkat teknologi informasi yang mengatur jalannya penghitungan suara serta distribusi data pemilu. Serangan ini tidak hanya bertujuan mengambil data, namun juga berisiko mengubah hasil atau merusak mekanisme penting sehingga pemilu kehilangan kredibilitas. Besarnya upaya dan koordinasi menunjukkan keterlibatan jaringan besar yang diduga kuat didukung negara asing, bukan pelaku individu biasa.
Manipulasi Opini melalui Disinformasi
Tak kalah serius, kecanggihan manipulasi di ranah sosial media menjadi senjata ampuh aktor asing. Bukti dari dokumen intelijen menyebutkan bahwa jaringan yang berafiliasi dengan Rusia menyebarkan narasi pro-Moskow dan mempromosikan Calin Georgescu, calon presiden yang mengumpulkan suara terbanyak. Platform seperti TikTok dan Telegram dimanfaatkan untuk menyuntikkan disinformasi yang massif, bahkan dibiayai dengan sumber dana luar negeri secara ilegal yang melibatkan para influencer digital. Praktik ini jelas melanggar hukum dan merusak kebebasan serta transparansi pemilu.
Akhirnya, Mahkamah Konstitusi menyimpulkan serangan berskala besar di sektor siber serta gelombang disinformasi telah merusak proses demokrasi dan prinsip kebenaran hasil pemilu. Satu-satunya solusi adil adalah menganulir hasil dan mengulang seluruh proses agar keabsahan dan kepercayaan masyarakat dapat dipulihkan.
Relevansi untuk Indonesia: Perkuat Pertahanan Siber
Peristiwa Rumania adalah peringatan penting bahwa Indonesia pun sangat rentan mengalami serangan model serupa, mengingat ketergantungan pada sistem digital yang terus tumbuh. Isu keamanan siber kini semakin kompleks, tak lagi sebatas ancaman penipuan atau pencurian data, melainkan sudah menyentuh aspek utama pertahanan nasional.
Potensi dampak bagi Indonesia antara lain:
1. Menurunkan legitimasi hasil pemilu jika sistem KPU sukses diretas, yang dapat merembet pada munculnya gelombang ketidakpercayaan serta instabilitas politik secara luas.
2. Menyulut perpecahan nasional lewat penyebaran informasi palsu, meme yang provokatif, atau bot sosial media yang mempermainkan emosi massa untuk kepentingan aktor asing.
3. Mencabik kedaulatan negara, sebab kendali atas jalannya pemilu dapat diganggu dari luar sehingga pilihan rakyat kehilangan ruang kemerdekaan.
Oleh karena itu, pemerintah Indonesia bersama aparat terkait seperti POLRI, BSSN, TNI, Komdigi, dan instansi lainnya harus bertransformasi dalam menjaga ruang siber bukan semata dari sisi hukum, namun juga melalui pendekatan pertahanan negara yang komprehensif.
Langkah penting yang perlu diprioritaskan meliputi peningkatan deteksi dan respon dini terhadap serangan siber, kemampuan identifikasi aktor asing, dan upaya membangun kesadaran publik melalui pendidikan literasi digital. Hanya dengan strategi terintegrasi dan kewaspadaan ekstra, demokrasi di Indonesia dapat tetap terjaga dalam menghadapi era ancaman digital yang makin sophisticated.
Sumber: Ancaman Nyata Invasi Siber: Serangan Hibrida, Disinformasi Digital, Dan Ancaman Terhadap Demokrasi Indonesia
Sumber: Ancaman Nyata Invasi Siber: Ketika Demokrasi Di Indonesia Terancam
