Darurat militer merupakan status hukum di mana sebagian atau seluruh wilayah negara dinyatakan dalam keadaan bahaya. Dalam kondisi ini, kendali keamanan dan ketertiban akan dialihkan kepada pihak militer karena situasi dianggap membutuhkan penanganan khusus. Keadaan tersebut biasanya diberlakukan ketika ancaman yang muncul tidak dapat ditangani secara efektif oleh aparat sipil. Penyebab diberlakukannya darurat militer termasuk pemberontakan, kerusuhan, bencana alam, perang, pelanggaran wilayah negara, atau ancaman serius terhadap kehidupan negara. Dampak dari darurat militer antara lain meliputi pembatasan hak sipil, penguasaan properti dan infrastruktur, pembatasan aktivitas ekonomi dan sosial, serta penegakan hukum yang ketat.
Sejarah penerapan darurat militer di Indonesia mencakup kasus di Timor Timur pada tahun 1999 dan Aceh pada tahun 2003-2004. Langkah ekstrem ini diambil pemerintah dengan tujuan menjaga stabilitas nasional, namun seringkali membawa konsekuensi yang luas. Pembatasan hak sipil serta terganggunya kehidupan sosial dan ekonomi masyarakat menjadi dampak yang dirasakan. Oleh karena itu, keputusan untuk memberlakukan darurat militer harus dipertimbangkan dengan matang dan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.
