Pemilihan Ketua Rukun Tetangga (RT) dan Rukun Warga (RW) di Kota Makassar ditinjau dari perspektif Ketua Asosiasi Dosen Pendidikan Anti Korupsi Indonesia (Adpaki), Andi Ruhban, mengharuskan pendekatan musyawarah mufakat. Menurutnya, mekanisme demokrasi prosedural ala Barat dengan sistem one man one vote atau satu Kepala Keluarga satu suara (one KK one vote) tidak sepenuhnya mencerminkan semangat kebersamaan masyarakat. Adanya potensi konflik dan pemborosan biaya dalam proses pemilihan RT/RW menjadi perhatian serius. Andi Ruhban menekankan pentingnya memperkuat nilai kerukunan dalam pemilihan tersebut, bukan justru memicu permusuhan di antara warga. Pendekatan musyawarah mufakat dianggap lebih selaras dengan budaya Indonesia yang mengutamakan kebersamaan dan persatuan, serta tidak membebani anggaran negara. Dengan demikian, Andi Ruhban menegaskan bahwa musyawarah mufakat menjadi pilihan terbaik untuk pemilihan RT dan RW yang adil, sejahtera, dan sesuai dengan nilai gotong-royong dan persaudaraan masyarakat Indonesia.
Pemilihan RT/RW Lebih Bijak: Musyawarah Mufakat Adpaki
