Investasi ilegal masih menjadi permasalahan di masyarakat, menurut Otoritas Jasa Keuangan (OJK), karena tingkat pemahaman masyarakat yang masih rendah. Menurut Kepala Divisi Layanan Manajemen Strategis dan Koordinasi Regional OJK Jakarta, Bogor, Depok, dan Bekasi (Jabodebek), Andes Novytasary, masyarakat cenderung malas membaca dan ingin praktis dalam menggunakan produk keuangan. Hal ini juga diperkuat oleh data Survei Nasional Literasi dan Inklusi Keuangan (SNLIK) 2025 yang menunjukkan indeks inklusi keuangan mencapai 80,51 persen dan indeks literasi keuangan mencapai 66,46 persen.
Selain kurangnya literasi, masyarakat di Indonesia juga terburu-buru dalam berinvestasi tanpa memahami secara mendalam teori di baliknya. Mereka lebih suka mengikuti tren di media sosial tanpa memperhatikan profil risiko atau kondisi keuangan pribadi. Promosi investasi ilegal pun cukup agresif di media sosial, sehingga mempengaruhi perilaku masyarakat yang ingin cepat kaya.
Investasi ilegal juga masih marak karena digitalisasi yang memudahkan pembuatan website atau aplikasi baru untuk tujuan penipuan. Hal ini menantang aparat penegak hukum dalam menghadapi perkembangan teknologi. Meskipun aplikasi atau website ilegal ditindak, pelaku mudah saja membuat yang baru. Tantangan ini menjadi fokus bagi OJK dan pihak berwenang dalam memberantas investasi ilegal di masyarakat.
