Ratusan penggerobak yang tergabung dalam pengelolaan Tempat Pengolahan Sampah Reduce, Reuse, Recycle (TPS3R) Desa Kemiri, Sidoarjo, Jawa Timur, memprotes kepengurusan Kelompok Swadaya Masyarakat (KSM) mereka. Mereka menuntut pergantian pengurus karena adanya dugaan kurangnya transparansi dalam pengelolaan dana dan tunggakan pembayaran ke Tempat Pembuangan Akhir (TPA) Jabon yang nilainya mencapai ratusan juta rupiah.
Mereka mengalami kesulitan dalam membongkar sampah di TPS3R karena harus mengantre berjam-jam bahkan sampai hari berikutnya. Biaya membongkar sampah dikenakan tarif Rp30.000 hingga Rp35.000 per rit, memberatkan para penggerobak. Selain itu, dana yang dikumpulkan juga tidak dikelola secara terbuka.
Keluhan juga disampaikan terkait tanggungan iuran BPJS Ketenagakerjaan dan perubahan kebijakan yang dilakukan tanpa musyawarah. Para penggerobak meminta kepala desa untuk segera mengganti kepengurusan dengan yang lebih transparan.
Permasalahan ini telah dilaporkan warga ke Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Kemiri, dan dilaporkan ke Kejaksaan Negeri Sidoarjo serta Inspektorat. Dana yang dikumpulkan seharusnya mencukupi untuk operasional rutin, namun masih terdapat tunggakan ke TPA Jabon.
Tuntutan para penggerobak adalah agar Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan (DLHK) Kabupaten Sidoarjo sebagai regulator untuk melakukan evaluasi total terhadap pengelolaan TPS3R dan pembentukan ulang KSM yang lebih transparan dan melibatkan warga.
