Program Sekolah Rakyat (Community School) merupakan bagian dari upaya pemerintah dalam mengatasi kemiskinan dengan memperhatikan anak-anak dari keluarga miskin dan sangat miskin. Program ini tidak berdiri sendiri, tetapi terintegrasi dengan program Perlindungan Sosial dan Pemberdayaan Keluarga. Hal ini disorot dalam forum publik “Double Check” dengan tema “Seberapa Jauh Negara Melindungi Rakyatnya?” Wakil Menteri Sosial Agus Jabo Priyono mengungkapkan bahwa Presiden Prabowo Subianto menugaskan mereka untuk mengatasi kemiskinan secara langsung. Data dari Badan Pusat Statistik (BPS) menunjukkan ada 3,1 juta orang yang tinggal dalam kemiskinan ekstrim dan 24 juta orang yang berada dalam kemiskinan umum. Tantangan ini tidak bisa dihadapi oleh Kementerian Sosial sendirian, melainkan memerlukan koordinasi lintas kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah.
Dalam upaya memerangi kemiskinan, Kementerian Sosial beralih fokus ke pemberdayaan untuk membantu orang-orang lepas dari kondisi tersebut. Anggaran sebesar Rp75 triliun dialokasikan untuk Program Keluarga Harapan (PKH) dan Program Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT). Sekolah Rakyat menjadi salah satu program yang diperkuat, dengan rencana pembukaan 65 Sekolah Rakyat baru menjelang tahun ajaran baru dan diharapkan akan meningkat menjadi 100 sekolah. Pemerintah daerah juga diminta untuk mendukung inisiatif ini dengan memastikan fasilitas dan infrastruktur yang dibutuhkan tersedia.
Program-program pemerintah saat ini difokuskan pada pemberdayaan masyarakat, bukan hanya memberikan bantuan. Koordinasi antara Kementerian Sosial, Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah, serta Kementerian Kesehatan sangat penting untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Presiden Prabowo Subianto diakui karena gagasan besar dan tujuan program-programnya yang bersifat universal untuk meningkatkan kondisi seluruh rakyat Indonesia. Program seperti Sekolah Rakyat diharapkan akan mengembangkan ekosistemnya sendiri dan memberikan dampak positif jangka panjang bagi masyarakat Indonesia.
