Penundaan Pemilihan Kepala Desa (Pilkades) di Kabupaten Sampang, Jawa Timur, terus menimbulkan penolakan dari masyarakat setempat. Berbagai aksi demonstrasi telah dilakukan sebagai bentuk protes terhadap kebijakan Bupati Slamet Junaidi yang dianggap merugikan pembangunan desa dan mencederai nilai-nilai demokrasi. Massa yang terlibat dalam aksi protes ini menuntut agar Pilkades segera digelar secara bergelombang seperti sebelumnya, sebagai langkah untuk mengatasi kekosongan kepemimpinan di desa.
Dalam aksi demonstrasi di depan Kantor Kecamatan Jrengik, ratusan peserta membawa atribut dan spanduk bergambar pejabat setempat, sambil menggelar berbagai kegiatan simbolik seperti tahlilan bersama dan pembakaran keranda. Koordinator aksi, Rofi, menyoroti adanya 143 desa di Kabupaten Sampang yang masih dipimpin oleh penjabat kepala desa, menyebabkan ketimpangan politik di tingkat desa yang harus segera diatasi.
Meskipun Pemerintah Kabupaten Sampang menegaskan bahwa Pilkades akan tetap diselenggarakan secara serentak untuk seluruh desa, tetapi tuntutan masyarakat untuk segera melaksanakan Pilkades secara bergelombang masih terus bergaung. Mereka berharap agar pemerintah pusat segera turun tangan untuk mengatasi kekosongan kepemimpinan di desa-desa tersebut. Semua pihak diharapkan bisa bersama-sama mencari solusi terbaik agar proses demokrasi di tingkat desa dapat kembali berjalan dengan baik dan lancar.
