Ketua DPRD Sidoarjo, Abdillah Nasih, memberikan peringatan tegas kepada panitia Sistem Penerimaan Murid Baru (SPMB) jenjang SMP tahun ajaran 2025/2026 di Kabupaten Sidoarjo, Jawa Timur. Menurutnya, perubahan sistem penerimaan siswa baru tahun ini harus benar-benar memperhatikan aspek keadilan, terutama dalam mengakomodasi jalur afirmasi daripada jalur prestasi. Abdillah Nasih menekankan pentingnya memberikan prioritas pada jalur afirmasi karena ini melibatkan hak pendidikan bagi kelompok kurang mampu, penyandang disabilitas, dan warga dengan kondisi sosial tertentu.
Dia menyarankan agar kuota jalur afirmasi diperbesar hingga 30 persen dari total kuota siswa baru, dengan mengurangi porsi jalur prestasi. Cak Nasih juga menyoroti perubahan sistem dari zonasi ke domisili, mengingat implikasi ketimpangan yang mungkin muncul apabila diterapkan secara ketat, mengingat jumlah sekolah dan desa yang tidak seimbang.
Untuk mencegah ketimpangan, Nasih mengusulkan agar sistem domisili diterapkan lebih elastis sehingga anak-anak dari seluruh wilayah tetap dapat mengakses pendidikan di SMP negeri. Selain itu, ia menegaskan pentingnya transparansi dan akuntabilitas panitia SPMB dalam seluruh proses Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) baik agar tidak terjadi pelanggaran aturan maupun pungutan liar yang sering kali menjadi sorotan masyarakat.
Sementara itu, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Dispendikbud) Kabupaten Sidoarjo mengumumkan bahwa kuota SPMB untuk Kelas Khusus Olahraga (KKO), Kelas Khusus Sosial Budaya (KKSB), dan Jalur Layanan Individual Cerdas Istimewa telah terpenuhi. Kepala Bidang Mutu Pendidikan Dispendikbud Kabupaten Sidoarjo, Netti Lastiningsih, menjelaskan bahwa sisa kuota dari jalur khusus akan dialihkan ke jalur lain sesuai dengan petunjuk teknis yang ada. Pembagian kuota dilakukan secara proporsional sesuai dengan regulasi yang berlaku. Penegakan aturan-aturan ini penting untuk memastikan keadilan dalam akses dan penerimaan siswa baru di Kabupaten Sidoarjo.
