Kevin Wu, anggota DPRD DKI Jakarta, menyoroti bahwa penanganan tawuran di Jakarta tidak bisa hanya mengandalkan penegakan hukum belaka. Menurutnya, hal tersebut juga harus menyentuh akar masalah, seperti pengangguran, minimnya ruang ekspresi, dan rendahnya literasi digital. Data BPS tahun 2023 menunjukkan bahwa 15,5 persen pemuda Jakarta berstatus NEET, yang artinya tidak bekerja, tidak sekolah, dan tidak mendapat pelatihan, yang dapat memicu ketegangan sosial. Kevin mendorong Pemprov DKI untuk mengubah RPTRA yang terbengkalai menjadi Youth Creative Hub, tempat para pemuda dapat belajar vokasi, pemasaran digital, atau mengembangkan UMKM.
Selain itu, Kevin juga menyoroti temuan Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) yang menunjukkan bahwa sebanyak 1.200 konten provokatif tawuran di media sosial berasal dari Jakarta pada tahun 2023, dengan 60 persen di antaranya diunggah oleh anak di bawah umur. Hal ini menunjukkan bahwa literasi digital masih menjadi masalah yang mendesak. Kevin menekankan pentingnya kolaborasi dengan platform media sosial untuk menghapus konten berbahaya dalam waktu tiga jam.
Kevin juga menyarankan agar program seperti Siber Patriot yang berhasil mengurangi perundungan siber di 50 sekolah diperluas ke 200 sekolah di Jakarta Timur sebagai upaya menekan tawuran. Dengan mengacu pada keberhasilan Program Sabilulungan di Bandung yang berhasil menurunkan tawuran hingga 40 persen dalam dua tahun, Kevin menyarankan agar Pemprov DKI mengadopsi model serupa dengan menggabungkan seni, olahraga, dan kewirausahaan. Dana sebesar Rp2,3 triliun di APBD 2024 untuk pemberdayaan pemuda juga harus dioptimalkan, misalnya dengan memperkuat sinergi dengan 170 kelurahan rawan tawuran melalui patroli preventif dan pendataan kelompok rentan berbasis RT/RW. Menurutnya, kerja sama dengan karang taruna, tokoh agama, dan orang tua juga sangat penting dalam menyelesaikan masalah tawuran di Jakarta.
