Pemerintah Indonesia untuk Tetap Mempertahankan QRIS dan GPN
Pemerintah Indonesia mendapat tekanan dari pemerintah Amerika Serikat terkait perlunya mempertahankan Quick Response Code Indonesian Standard (QRIS) dan Gerbang Pembayaran Nasional (GPN). Meskipun AS mengkritik langkah ini yang dianggap dapat menghambat perdagangan luar negeri, terutama dalam sektor digital dan elektronik.
Wakil Sekretaris Jenderal Partai Demokrat, Didik Mukrianto, menegaskan bahwa Indonesia harus tetap kokoh dalam mempertahankan QRIS dan GPN sebagai fondasi kedaulatan digital, sambil tetap membuka dialog terbatas dengan AS tanpa merugikan kepentingan nasional.
Dalam konteks kedaulatan ekonomi, efisiensi sistem pembayaran, dan dinamika perdagangan global, Ketua Umum Karang Taruna Nasional menyatakan bahwa Indonesia harus mempertimbangkan beberapa hal penting. Salah satunya adalah menjaga kedaulatan digital dan tetap memprioritaskan kepentingan nasional dengan menekankan bahwa QRIS dan GPN adalah bagian integral dari ekonomi digital Indonesia.
Langkah ini bertujuan untuk mengurangi ketergantungan pada sistem pembayaran asing seperti Visa dan Mastercard yang sebelumnya mendominasi 90% transaksi kartu sebelum GPN diperkenalkan. Selain itu, sistem ini juga bertujuan untuk melindungi data finansial Indonesia dari ancaman kebocoran atau penyalahgunaan oleh entitas asing di tengah meningkatnya kejahatan cyber.
Membuktikan bahwa QRIS dan GPN bukanlah tindakan proteksionisme, melainkan langkah yang diambil untuk memastikan efisiensi, inklusi keuangan, dan keamanan data. Dengan demikian, langkah-langkah ini diharapkan dapat memperkuat posisi ekonomi digital Indonesia di kancah global tanpa mengorbankan kedaulatan negara.
