Komisi I DPRD Bondowoso menyoroti lemahnya pengawasan terhadap pemerintahan desa dan meminta para camat untuk lebih bertanggung jawab dalam menjalankan fungsi pembinaan dan pengawasan di wilayahnya. Hal ini disampaikan dalam rapat kerja (raker) Komisi I bersama sejumlah pejabat kecamatan yang digelar di ruang Komisi I DPRD Bondowoso. Ketua Komisi I, Setyo Budi, menegaskan bahwa camat memiliki peran sentral dalam memastikan jalannya pemerintahan desa berjalan sesuai ketentuan. Evaluasi terhadap camat menjadi bagian penting karena mereka adalah penghubung langsung antara pemerintah kabupaten dan desa. Indikasi terhadap indikasi pelanggaran dan kurangnya pengawasan juga menjadi perhatian, seperti camat yang tidak menempati rumah dinas dan dugaan penetapan APBDes tanpa melalui Musyawarah Desa. Peran camat dalam pencairan dana desa juga ditekankan karena hal tersebut membutuhkan rekomendasi dari camat sebagai bentuk pengawasan administratif. Komisi I berharap agar kejadian kasus yang menyeret aparatur desa ke ranah hukum tidak terulang di masa mendatang, sehingga pentingnya pengawasan dan koordinasi antar lembaga terus ditingkatkan. Alokasi keterbatasan auditor yang harus mengawasi lebih dari 200 desa di Bondowoso juga dinilai perlu mendapat perhatian serius agar pengawasan dapat berjalan secara optimal.
Komisi I DPRD Bondowoso: Camat Bertanggung Jawab atas Banyaknya Desa Bermasalah
