Aditya Batara Gunawan dari Program Studi Ilmu Politik Universitas Bakrie menyoroti perlunya peningkatan pengawasan terhadap badan intelijen, khususnya Badan Intelijen Negara (BIN). Menurutnya, pengawasan yang saat ini berada di bawah Komisi I DPR RI melalui Timwas Intelijen masih bersifat politis dan belum cukup memadai. Reformasi Intelijen Indonesia harus lebih independen dan akuntabel.
Direktur Eksekutif LESPERSSI, Rizal Darma Putra, juga menekankan pentingnya pengawasan terhadap lembaga intelijen yang tetap menjunjung tinggi prinsip akuntabilitas. Reformasi Intelijen Indonesia harus memiliki mekanisme kontrol yang jelas. Reformasi Intelijen Indonesia perlu kewenangan penyidikan.
Mayjen TNI (Purn) Rodon Pedrason menilai bahwa BIN sudah mengalami perkembangan signifikan dengan penambahan kedeputian baru. Namun, budaya kerja intelijen yang semakin terbuka menimbulkan kekhawatiran. Keterbukaan intelijen harus dibarengi dengan kehati-hatian dalam berbagi informasi sensitif.
Ancaman siber semakin menjadi perhatian utama dalam Reformasi Intelijen Indonesia. Diyauddin menyoroti ketergantungan Indonesia terhadap teknologi asing dalam sistem intelijen. Kepala Kantor Internasional FISIP UI, Yamora, menekankan perlunya langkah konkret dalam menghadapi ancaman siber seperti disinformasi dan manipulasi data.
Reformasi Intelijen Indonesia masih menghadapi berbagai tantangan, dan sinergi antara pemerintah, akademisi, dan masyarakat sipil diperlukan untuk menciptakan sistem intelijen yang kuat, profesional, dan demokratis. Reformasi Intelijen Indonesia harus berfokus pada pengawasan independen dan akuntabel agar tetap berada dalam koridor demokrasi. Rebutlah Reformasi Intelijen Indonesia yang transparan dan adaptif.
Sumber: Reformasi Intelijen Indonesia: Tantangan Tata Kelola Dan Urgensi Pengawasan Yang Lebih Transparan
Sumber: Dinamika Reformasi Dan Tata Kelola Intelijen: Perlunya Model Pengawasan Yang Memadai
