Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (BPI Danantara), yang dikelola oleh Kantor Komunikasi Kepresidenan, akan dijalankan dengan tanggung jawab, akuntabel, dan transparan sesuai dengan arahan Presiden Prabowo Subianto. Presiden Prabowo menekankan pentingnya memerangi korupsi dan menciptakan pemerintahan yang bersih. BPI Danantara, atau Danantara Indonesia Sovereign Fund, akan mengikuti 24 Prinsip Santiago, pedoman global untuk tata kelola investasi dan manajemen risiko dana kekayaan negara. Kepala Komunikasi Kepresidenan, Hasan Nasbi, menyoroti signifikansi integritas, akuntabilitas, dan transparansi dalam administrasi Danantara.
Untuk memastikan kinerja yang terpercaya, Presiden Prabowo telah menetapkan sistem pengawasan berlapis bagi Danantara, termasuk Dewan Pengawas, Dewan Penasehat, dan Komite Pemantau dan Akuntabilitas. Hal ini bertujuan untuk memastikan badan tersebut dikelola dengan integritas dan akuntabilitas yang tinggi. Danantara, yang diresmikan, merupakan implementasi dari Pasal 33 ayat 3 Undang-Undang Dasar 1945 yang menekankan pentingnya pengelolaan sumber daya alam oleh negara demi kemakmuran rakyat. Berbagai tokoh bangsa juga ditugaskan sebagai penasihat lembaga ini untuk memastikan integritas dan nasionalisme.
Dengan aset sebesar Rp14 ribu triliun yang dikelola oleh Danantara, lembaga ini diharapkan tidak hanya berfungsi sebagai pengelola investasi, tetapi juga sebagai alat perencanaan pembangunan guna mencapai kemandirian dan kemajuan Indonesia pada tahun 2045. Prinsip-prinsip dan komitmen yang diterapkan diharapkan dapat memastikan keberlanjutan dan kesuksesan Danantara sebagai salah satu lembaga keuangan terkemuka di Indonesia.
