Presiden Prabowo Subianto resmi meluncurkan Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (Danantara) dalam acara di Istana Kepresidenan. Lembaga ini didirikan berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2025 dan Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 2025 yang mengatur organisasi dan tata kelola Danantara. Tugas utama Danantara adalah mengelola aset tujuh BUMN strategis dengan total nilai mencapai Rp14.670 triliun. Harapannya, kehadiran lembaga ini akan meningkatkan efisiensi pengelolaan aset negara dan mendorong investasi berkelanjutan untuk mempercepat pertumbuhan ekonomi nasional.
Namun, ada kekhawatiran dari beberapa pihak terkait pengelolaan aset oleh Danantara. Terdapat kekhawatiran bahwa lembaga ini bisa menjadi ajang korupsi baru daripada memperkuat ekonomi negara. Mantan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono pun ikut memberikan tanggapannya terkait hal ini. Ia mengamati respons dari ekonom, pengamat, dan politisi terkait dengan peluncuran Danantara oleh Presiden Prabowo pada 24 Februari 2025 lalu.
SBY menyoroti bahwa beberapa pihak khawatir Danantara tidak akan memberikan manfaat yang diharapkan, malah bisa menjadi beban bagi perekonomian Indonesia. Mereka meragukan tata kelola, transparansi, dan akuntabilitas lembaga investasi baru ini. Kekhawatiran juga muncul terkait kemungkinan adanya konflik kepentingan dan campur tangan politik yang tidak semestinya. Dengan demikian, sambutan terhadap peluncuran Danantara tidak sepenuhnya positif, dan masih ada kebutuhan untuk memastikan bahwa lembaga ini beroperasi dengan integritas dan kejelasan yang baik.
