Pemerintah Indonesia melalui Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN/Bappenas) berencana untuk membangun Pembangkit Listrik Tenaga Nuklir (PLTN) guna mendukung transisi energi jangka panjang di Indonesia. Wakil Menteri Bappenas, Febrian Alphyanto Ruddyard, menegaskan bahwa pengembangan energi nuklir bukanlah hal yang sederhana, mengingat ekosistemnya belum terbentuk. Saat ini, pemanfaatan nuklir di Indonesia masih terbatas pada sektor non-energi, sementara pemerintah telah berkomitmen untuk mencapai Net Zero Emission 2060, yang menjadikan energi nuklir sebagai salah satu solusi bersih dengan kapasitas besar dan implementasi cepat.
Namun, dalam pengembangan PLTN, Indonesia masih menghadapi tiga tantangan utama, yaitu posisi nasional dalam pemanfaatan energi nuklir, kesiapan organisasi dalam membangun dan mengelola PLTN, serta pemetaan stakeholder terkait. Sebagai langkah awal, Bappenas akan membentuk kelompok kerja yang fokus pada revisi isu kelembagaan untuk memberikan rekomendasi kepada Presiden Prabowo Subianto mengenai pengembangan PLTN.
Beberapa strategi yang direncanakan dalam pengembangan PLTN meliputi pembentukan tim percepatan pembangunan, reformasi regulasi dan kebijakan, serta pembentukan badan pelaksana tenaga nuklir. Namun, Deputi Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, Amich Alhumami, menyoroti bahwa tantangan dalam pembangunan PLTN juga melibatkan isu sosial dan politik. Meskipun perencanaan untuk pembangunan PLTN sudah ada sejak 20 tahun lalu, berbagai kendala masih menghambat terlaksananya proyek tersebut.
