Indonesia, dengan wilayah laut yang luas dan sumber daya kelautan yang melimpah, memiliki potensi besar untuk menjadi kekuatan maritim global. Namun, hingga saat ini, pengelolaan sektor kemaritiman di Indonesia belum sepenuhnya maksimal sehingga berdampak pada ekonomi, sosial, dan lingkungan.
Peringatan Hari Bahari/Maritim Nasional setiap 23 September, diharapkan menjadi momentum evaluasi pengelolaan sumber daya laut dan perikanan Indonesia.
Anggota DPD RI Dapil DKI Jakarta Fahira Idris mengungkapkan, salah satu tantangan utama pengelolaan sumber daya laut dan perikanan adalah kerusakan ekosistem laut yang diakibatkan oleh aktivitas manusia, seperti penangkapan ikan yang berlebihan (overfishing), pencemaran laut, dan degradasi terumbu karang. Padahal, ekosistem laut yang sehat merupakan prasyarat bagi keberlanjutan sektor perikanan dan jasa kelautan lainnya.
“Namun, sejauh ini upaya pemulihan ekosistem belum sepenuhnya optimal. Pengelolaan ekosistem laut harus diiringi dengan penguatan regulasi yang tegas dan pelaksanaan yang konsisten, serta melibatkan masyarakat pesisir dalam kegiatan pelestarian. Kendala infrastruktur, regulasi yang tumpang tindih, dan minimnya investasi menjadi penghambat dalam pengembangan sektor ini. Untuk itu, perlu peningkatan kerjasama antara pemerintah pusat, daerah, dan swasta dalam membangun infrastruktur dan mengembangkan pariwisata yang berkelanjutan di kawasan pesisir,” ujar Fahira Idris di Komplek Parlemen, Senayan, Jakarta (23/9).
