Jakarta – Presiden terpilih periode 2024-2029 Prabowo Subianto berkomitmen untuk menjaga defisit Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) tetap rendah, yaitu di bawah 3 persen dari produk domestik bruto (PDB).
Hal tersebut disampaikan langsung oleh Menteri Keuangan RI Sri Mulyani dalam Konferensi Pers Kondisi Fundamental Ekonomi Terkini dan RAPBN 2025 di Kantor Pusat Direktorat Jenderal Pajak, Jl. Gatot Soebroto, Jakarta Selatan, pada Senin (24/6).
“Kami telah menyampaikan kepada Presiden terpilih Prabowo dan beliau memberikan jaminan. APBN 2024 tetap menjaga defisit di bawah 3% dan ini merupakan komitmen yang sama yang telah kita sampaikan. Beliau (Prabowo) komit terhadap defisit di bawah 3%,” ungkap Sri Mulyani.
Sri Mulyani juga menjelaskan bahwa dalam asumsi makro RAPBN 2025, pemerintah dan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) telah sepakat untuk menjaga defisit APBN di kisaran 2,29-2,82 persen terhadap PDB.
“Postur RAPBN 2025 masih dalam kisaran tersebut,” jelas Sri Mulyani.
Selain itu, penjagaan defisit APBN juga membantah rumor yang menyebutkan bahwa rasio utang akan meningkat hingga 50 persen terhadap PDB.
“Posisi RUU APBN 2025 saat ini dalam proses, komunikasi, koordinasi, dan sinkronisasi terus dilakukan dengan tim Presiden terpilih untuk menunjukkan bahwa tidak ada kesenjangan antara RUU yang disusun pada masa pemerintahan Presiden Jokowi dengan program prioritas yang akan dilaksanakan oleh pemerintahan baru Presiden terpilih yaitu Bapak Prabowo,” jelas Menkeu.
Thomas Djiwandono sebagai Anggota Bidang Keuangan Tim Gugus Tugas Sinkronisasi Pemerintahan Prabowo-Gibran pada kesempatan yang sama juga memastikan bahwa pemerintahan Prabowo-Gibran tidak akan meningkatkan rasio utang hingga mencapai 50 persen terhadap PDB.
“Itu tidak mungkin. Intinya, kami tetap berkomitmen terhadap target-target yang telah direncanakan pemerintah saat ini dan akan disepakati oleh DPR nantinya,” ungkapnya.
Thomas menegaskan bahwa pihaknya berkomitmen untuk mencapai target-target yang telah direncanakan pemerintah dan disepakati oleh DPR RI dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2025.
“Intinya, kami berkomitmen terhadap target-target yang akan direncanakan oleh pemerintah saat ini dan telah disepakati oleh DPR nantinya,” ujar Thomas.
