Strategi Transformasi Nasional: Menuju Indonesia Emas 2045
Di luar delapan Program Dampak Cepat, pemerintahan yang akan datang perlu berfokus pada 17 target kinerja kunci dengan program prioritas untuk mencapai visi Indonesia Emas pada tahun 2045. Ke-17 target ini sangat penting karena mereka mewakili pijakan-pijakan dasar atau prasyarat mutlak untuk menjadi negara yang maju dan makmur. Mereka juga menunjukkan bahwa kita adalah bangsa yang belajar dari sejarah. Kita menyadari tantangan yang kita hadapi sekarang dan di masa depan (dekat dan jauh). Kita adalah bangsa yang memilih untuk menghadapi tantangan-tantangan tersebut, mempersenjatai diri dengan kemampuan untuk mengatasinya.
Target Prioritas 1: Mencapai Swasembada Pangan, Energi, dan Air
Pangan, energi, dan air merupakan kebutuhan dasar bagi kemerdekaan dan kedaulatan suatu negara. Oleh karena itu, pencapaian swasembada pangan, energi, dan air harus diupayakan dengan cepat dan teliti. Untuk pangan, inisiatif mencakup pengembangan program pertanian, terutama untuk padi, jagung, singkong, kedelai, dan tebu. Sebuah tambahan minimal 4 juta hektar lahan panen tanaman ditargetkan pada tahun 2029. Dengan peningkatan area panen ini, jika semua lahan tersebut menjadi sawah, maka akan ada penambahan 20 juta ton padi (dengan asumsi produktivitas 5 ton per ha) atau setara dengan 10 juta ton beras (dengan asumsi hasil 50%). Di bidang energi, Indonesia berada pada posisi yang baik untuk menjadi pemimpin global dalam energi hijau melalui pengembangan biodiesel dan avtur biodiesel dari minyak kelapa sawit, bioetanol dari tebu dan singkong, serta pemanfaatan sumber daya terbarukan seperti listrik mikro hidro, angin, laut, surya, dan panas bumi. Pada tahun 2029, dengan sumber daya alam yang tersedia, program biodiesel B50 dan campuran etanol E10 akan diimplementasikan. Sementara itu, pembangkit listrik tenaga mikro hidro (PLTMH) harus dipromosikan sebagai solusi untuk penyediaan listrik di daerah terpencil. Ketersediaan air akan dipastikan melalui manajemen air yang tepat, membuatnya tersedia selama musim kemarau dan mencegah bencana selama musim hujan.
Target Prioritas 2: Meningkatkan Sistem Penerimaan Negara
Pemerintah berkomitmen untuk menjunjung tinggi prinsip-prinsip UUD 1945, khususnya Pasal 23A, yang menyatakan bahwa semua pajak dan retribusi wajib untuk kepentingan negara harus diatur dengan undang-undang. Komitmen ini menegaskan perlunya peningkatan signifikan dalam kapabilitas agen penerimaan negara, seiring dengan reformasi menyeluruh dalam kebijakan dan sistem pajak, yang bertujuan untuk memperluas pangkalan penerimaan nasional. Untuk itu, negara akan mengambil langkah-langkah terobosan konkret untuk meningkatkan pengumpulan penerimaan dalam negeri. Pendirian Badan Pajak Nasional diharapkan dapat meningkatkan rasio penerimaan negara terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) menjadi 23%. Upaya reformasi kebijakan pajak akan difokuskan pada penyempurnaan sistem penerimaan pajak dan non-pajak, melebarkan basis pajak, dan sumber pendapatan lainnya. Insentif pajak harus diarahkan untuk memperkuat pertumbuhan ekonomi, termasuk UKM dan meningkatkan daya beli masyarakat.
Target Prioritas 3: Memberantas Kemiskinan
Kemiskinan bukan hanya sekadar kekurangan kekayaan tetapi merupakan cerminan dari akses terbatas kepada manfaat pembangunan. Ini juga merupakan akar dari berbagai perilaku kriminal dan masalah sosial yang luas, yang membawa pada generasi yang tidak mencapai potensi mereka. Oleh karena itu, memberantas kemiskinan harus menjadi pijakan kebijakan pemerintah. Bertujuan untuk menghapus kemiskinan ekstrem dalam dua tahun pertama pemerintahan dan mengurangi kemiskinan relatif menjadi 5% pada akhir tahun 2029 adalah tujuan kritis.
Target Prioritas 4: Memerangi Penyalahgunaan Narkoba
Penyalahgunaan narkoba adalah wabah sosial yang sangat merusak baik produktivitas individu maupun kesejahteraan masyarakat. Strategi efektif dan komprehensif untuk mencegah dan memerangi distribusi dan penggunaan narkoba harus dimulai dengan meningkatkan kesadaran dalam keluarga. Sementara itu, pemerintah bertugas untuk menutup setiap peluang penyelundupan narkoba.
Target Prioritas 5: Memastikan Akses Pelayanan Kesehatan Universal: Meningkatkan Program Asuransi Kesehatan (BPJS Kesehatan) dan Ketersediaan Obat
Akses ke pelayanan kesehatan yang komprehensif dan berkualitas tinggi sangat penting untuk meningkatkan Indeks Pembangunan Manusia. Program Asuransi Kesehatan (BPJS Kesehatan) yang sedang berlangsung memerlukan peningkatan dan penguatan melalui ketersediaan obat yang meluas. Meningkatkan BPJS Kesehatan dan memastikan ketersediaan obat adalah prioritas utama bagi pemerintah.
Target Prioritas 6: Meningkatkan Pendidikan, Ilmu Pengetahuan dan Teknologi, dan Digitalisasi
Kemajuan suatu bangsa bergantung pada kualitas pendidikannya dan penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi. Kita akan terus meningkatkan kualitas pendidikan dengan memperbaiki standar guru, meningkatkan fasilitas pendidikan, dan memperluas akses ke pendidikan. Ini termasuk mendirikan dana permanen untuk pendidikan, pesantren (untuk mengembangkan santri berkualitas tinggi), usaha budaya, dan NGO. Inovasi akan secara alami mengikuti kemajuan dalam bidang-bidang ini. Oleh karena itu, kita bertujuan untuk mengalokasikan 1,5-2,0% dari PDB untuk penelitian dan inovasi dalam lima tahun ke depan. Kebijakan pemerintah yang mendukung pendidikan, ilmu pengetahuan dan teknologi, serta digitalisasi sangat penting untuk mengembangkan otonomi nasional.
Target Prioritas 7: Menjaga Kesenian Budaya, Mendorong Ekonomi Kreatif, dan Meningkatkan Prestasi Olahraga
Kebudayaan adalah bagian integral dari identitas nasional kita, dan perlindungannya menjaga warisan berharga kita. Pendirian dana warisan budaya memastikan pelestarian budaya kita secara berkelanjutan. Program-program yang bertujuan untuk melestarikan budaya, menggairahkan ekonomi kreatif, dan meningkatkan prestasi olahraga akan meningkatkan profil Indonesia di panggung global. Mendorong ekonomi kreatif melalui seni, musik, film, dan industri kreatif lainnya juga akan menciptakan peluang kerja baru dan pertumbuhan ekonomi yang substansial.
Target Prioritas 8: Memperkuat Kesetaraan Gender dan Melindungi Hak Perempuan, Anak-anak, dan Penyandang Disabilitas
Menciptakan masyarakat yang adil dan inklusif memerlukan peran penting negara dalam meningkatkan kesetaraan gender dan melindungi hak perempuan, anak-anak, dan penyandang disabilitas. Pemerintah harus menghilangkan diskriminasi gender dengan memperjuangkan kebijakan dan inisiatif yang melindungi hak-hak perempuan dan penyandang disabilitas, termasuk di bidang pendidikan, ketenagakerjaan, dan partisipasi politik. Selain itu, pemerintah perlu meningkatkan upaya untuk memastikan anak-anak menerima perlindungan yang diperlukan untuk perkembangan mereka, termasuk akses ke gizi yang memadai.
Target Prioritas 9: Memperkuat Pertahanan dan Keamanan Nasional dan Memelihara Hubungan Internasional yang kondusif
Kemakmuran dan hidup damai dapat dicapai dalam sebuah negara yang stabil dan aman. Sebuah negara yang kuat dapat mewujudkan aspirasinya dan menghormati hubungan internasional dengan layak.
Target Prioritas 10: Memastikan Konservasi Lingkungan
Dalam upaya kami untuk pembangunan dan pertumbuhan ekonomi, keberlanjutan dan pelestarian lingkungan sangat penting untuk memastikan generasi mendatang dapat hidup sehat dan nyaman. Oleh karena itu, kita akan mempercepat komitmen kami terhadap target pembangunan berkelanjutan, termasuk mencapai tujuan emisi gas rumah kaca Net Zero. Ini melibatkan upaya untuk mengurangi jejak karbon dan air dalam berbagai produk serta meningkatkan manajemen lestari tanah, air, dan hutan. Selain itu, penggunaan bioplastik dalam kehidupan sehari-hari akan dipertimbangkan secepat mungkin.
Target Prioritas 11: Memastikan Ketersediaan Pupuk, Benih, dan Pestisida Langsung kepada Petani
Swasembada pangan bergantung pada pencapaian produksi dan produktivitas pangan yang berkelanjutan. Ketersediaan dan akses yang komprehensif terhadap pupuk, benih berkualitas tinggi, dan pestisida sangat memengaruhi produksi dan produktivitas pangan. Oleh karena itu, pemerintah berkewajiban untuk memastikan ketersediaan dan akses langsung pupuk, benih, dan pestisida kepada petani. Di sisi lain, petani didorong untuk mengorganisir secara institusional untuk mengakses sumber daya produksi pertanian yang lebih kompetitif dan mendapatkan harga yang lebih baik untuk panen mereka, meningkatkan kemakmuran mereka.
Target Prioritas 12: Memastikan Konstruksi Perumahan Berkualitas, Terjangkau, serta Ber-sanitasi Baik bagi Masyarakat Pedesaan/Perkotaan yang Membutuhkan Akses ke perumahan yang layak dan terjangkau adalah hak dasar setiap warga negara. Pengembangan perumahan juga dapat memperkuat pertumbuhan ekonomi, mengurangi kemiskinan, dan mengurangi ketimpangan. Pemerintah harus memastikan ketersediaan perumahan berkualitas, terjangkau dengan sanitasi yang layak bagi mereka yang membutuhkan. Target untuk menjamin konstruksi dan renovasi 25 rumah per desa/kecamatan per tahun akan mencapai dua juta rumah dimulai tahun kedua. Di daerah perkotaan, penting untuk memastikan konstruksi 500.000 rumah tapak dan 500.000 rumah vertikal (apartemen terjangkau) yang dikenal sebagai rusunami (apartemen publik yang dimiliki) dan rusunawa (apartemen publik yang disewakan). Dengan demikian, target untuk menjamin konstruksi/renovasi perumahan mencapai tiga juta unit hunian di seluruh negeri.
Target Prioritas 13: Melanjutkan Kesetaraan Ekonomi dan Memperkuat UKM Melalui Program Kredit Usaha dan Pengembangkan Ibu Kota Nusantara (IKN) dan Kota-kota Inovatif, Karakteristik Independen Kunci untuk pertumbuhan ekonomi yang berkualitas adalah distribusi yang adil dari manfaat pertumbuhan ekonomi yang dirasakan oleh semua segmen masyarakat. Memperluas skala ekonomi dan membangun kerangka kelembagaan bagi Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM), serta kewirausahaan, adalah langkah-langkah krusial dalam distribusi manfaat pertumbuhan ekonomi yang adil. Meningkatkan program seperti Kredit Usaha Pertanian, Kredit Usaha Peternakan, Kredit Usaha Perikanan, Perkebunan …
