Anggota Komisi IV DPRD Situbondo merespons aksi pelajar SMAN 1 yang mendesak kepala sekolah diganti. Komisi yang membidangi pendidikan ini datang ke sekolah untuk mengetahui masalah secara langsung dari kedua belah pihak, serta membantu menyelesaikannya.
“Sebagai wakil rakyat saya ingin berkontribusi, sehingga mendatangi SMAN 1 Situbondo untuk mengetahui masalahnya secara langsung,” ujar Lukman, Ketua Komisi IV DPRD Kabupaten Situbondo.
Sejatinya, secara kelembagaan SMA berada di bawah Pemerintah Provinsi Jawa Timur. Kendati begitu, karena lokasinya berada di Situbondo dan pelajar yang sekolah di sana adalah para putra daerah, maka pihaknya memberi atensi masalah ini.
“Tadi kami sudah menyambangi sekolah guna mendapatkan informasi yang berimbang kepada pihak sekolah. Karena informasi yang kami dapat, ada kebijakan dan pengekangan terhadap kemerdekaan belajar, sehingga kami perlu klarifikasi,” jelasnya.
Langkah selanjutnya, kata Lukman, Komisi IV DPRD Situbondo akan bertemu Dinas Pendidikan Provinsi Jatim, supaya masalah ini bisa diselesaikan secepatnya. Karena jika sampai berlarut-larut, dampaknya akan mengganggu proses belajar mengajar di sekolah.
Politisi Partai Demokrat ini menjelaskan, beberapa persoalan yang disampaikan oleh siswa dalam tuntutannya, juga sudah ditanyakan satu per satu. Jawaban itu nantinya akan dipadukan dan menjadi bahan berkoordinasi dengan Dinas Pendidikan Provinsi Jatim.
“Kami khawatir ada penunggang gelap dan provokasi dari luar siswa. Kami dapat informasi itu dari pihak sekolah. Namun, informasinya tidak mendetail,” ungkapnya.
Menurutnya, informasi soal dugaan penunggang gelap dalam aksi pelajar ini, sedang didalami oleh pihak sekolah. Bahkan, pihak sekolah sudah mengantongi rekaman salah satu oknum guru yang bernada provokasi.
“Sudah ada namanya. Dan mungkin nanti akan menjadi bahan apabila ada hal-hal yang tidak kita inginkan,” sambungnya.
Komisi IV DPRD Situbondo pun berharap, masalah ini segera terselesaikan. “Kami tidak hanya sampai di sini, tapi juga akan terus berkoordinasi ke Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur,” pungkasnya. (*)
