Diskusikan Aturan Intelijen di Indonesia oleh Prodi HI UKI Bersama DPR RI Undang-Undang No.17/2011 menyatakan bahwa intelijen negara bertanggung jawab untuk melakukan
Aturan Tambahan dalam Spionase: Jejaring atau Kekuasaan, Sebuah Pembahasan
Aturan Tambahan dalam Spionase: Jejaring atau Kekuasaan AYOBANDUNG.COM — Center for Security and Foreign Affairs Universitas Kristen Indonesia (CESFAS UKI) bekerja sama
Bappebti Menghentikan Akses ke Situs Perdagangan Komoditi yang Ilegal
Situs Perdagangan Berjangka Komoditi Ilegal Diblokir oleh Bappebti INFO NASIONAL – Kementerian Perdagangan melalui Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi (Bappebti) telah melakukan
3 Ancaman Data Pribadi yang Harus Diwaspadai
3 Ancaman Data Pribadi Ini Harus Diwaspadai bukamata.id – Deputi Bidang Keamanan Siber dan Sandi Pemerintahan dan Pembangunan Manusia BSSN RI, Sulistyo,
Perhatikan! 3 Jenis Ancaman terhadap Privasi Data yang Perlu Diperhatikan
3 Ancaman Nyata Data Pribadi yang Harus Diwaspadai BANDUNG, iNewsBandungRaya.id – Deputi Bidang Keamanan Siber dan Sandi Pemerintahan dan Pembangunan Manusia BSSN
Fisip UI Mengajak Mahasiswa Memahami Isu Keamanan Nasional Dan Hak-Hak Sipil
Departemen Ilmu Hubungan Internasional Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Indonesia (DHI Fisip UI) mengadakan seminar dengan tema “Mencari Titik Tengah
Seminar yang Diadakan oleh FISIP UI membahas tentang Penggunaan Spyware
FISIP UI Menggelar Seminar Untuk Merespons Penggunaan Spyware DEPOK—Departemen Ilmu Hubungan Internasional Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Indonesia (DHI FISIP
DHI FISIP UI Gelar Diskusi tentang Alat Sadap yang Dituduh Melanggar HAM dan Isu Keamanan Nasional
Departemen Ilmu Hubungan Internasional Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Indonesia (DHI FISIP UI) menggelar diskusi tentang isu keamanan nasional dan
Strategi Mengatasi Ancaman Penggunaan Alat Sadap dan Keamanan Digital pada Zaman Sekarang
Strategi Efektif Menghadapi Penyadapan Digital WAKIL Kepala Detasemen Khusus (Densus) 88 Brigadir Jenderal I Made Astawa menyatakan kewenangan penyadapan telah diatur berdasarkan
Bappebti Amankan Ruang Digital: Pemblokiran Situs Web Perdagangan Berjangka Komoditi Ilegal
Melalui pemblokiran situs ilegal, Bappebti menegaskan kembali komitmennya dalam menjaga keadilan dan transparansi dalam perdagangan berjangka komoditi.