Menteri Keuangan, Sri Mulyani Indrawati, mengungkapkan pengalamannya dalam mengatasi tantangan pembiayaan infrastruktur di Indonesia. Beliau menyatakan bahwa membangun infrastruktur sangat penting bagi kemajuan suatu negara.
Sejak tahun 2005-2006, Indonesia telah menerapkan sistem Kerja Sama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU) atau yang juga dikenal sebagai public-private partnership. Sri Mulyani menjelaskan bahwa meskipun pembangunan infrastruktur selalu ada dari zaman ke zaman, namun kebutuhan yang sangat besar ini terkadang terbatas oleh keterbatasan keuangan negara. Oleh karena itu, pemerintah juga membentuk beberapa lembaga seperti Special Mission Vehicle (SMV), Badan Layanan Umum (BLU), PT IIF, PT PII, PT SMI, LMAN, dan Indonesia Investment Authority (INA) untuk menjembatani kebutuhan dana publik dengan sektor swasta.
Sri Mulyani menyatakan bahwa pembangunan infrastruktur memiliki peran penting dalam mengentaskan kemiskinan, membangun ekonomi, serta meningkatkan daya saing dan produktivitas. Menurutnya, meskipun pemerintah hanya dapat menyediakan sekitar 37% dari kebutuhan infrastruktur, hal tersebut tidak berarti bahwa target tersebut sudah tercapai. Jika hal ini dibiarkan, maka Indonesia akan semakin tertinggal dalam kemajuan, kemiskinan tidak teratasi, pengangguran meningkat, dan daya saing serta produktivitas terganggu.
Sri Mulyani berharap pengalaman pemerintah dalam menghadapi tantangan infrastruktur tersebut dapat diabadikan dalam bentuk buku dan dibagikan kepada para birokrat, pembuat kebijakan, akademisi, serta pelaku usaha. Hal ini diharapkan dapat mendukung terciptanya community of practice dari berbagai bidang, seperti keuangan, teknik, hukum, lingkungan, dan sosial.
