Dinamika olahraga rekreasi di Jawa Timur kembali menjadi sorotan, terutama terkait pertumbuhan potensi cabang olahraga seperti Stand Up Paddle (SUP) di bawah Komite Olahraga Masyarakat Indonesia (KORMI). Ali Yusa, Dewan Pendidikan Jawa Timur dan pengurus SUP Jatim, menyoroti masalah diskriminasi anggaran dan krisis integritas kepemimpinan. Menurutnya, pembinaan olahraga rekreasi masih belum optimal sesuai dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2022 tentang Keolahragaan.
Ali menekankan bahwa pemahaman regulasi olahraga rekreasi sering tumpang tindih di tingkat pemerintah daerah, yang berdampak pada pemberian bantuan yang kurang maksimal. Meskipun KORMI sebagai organisasi resmi relatif baru dibanding KONI, namun kontribusinya pada 17 target pembangunan berkelanjutan, terutama aspek ekonomi, pendidikan, dan lingkungan, seharusnya diakui.
Ali juga menyoroti peran potensial SUP dalam pengembangan ekonomi kreatif di pesisir Jawa Timur, dengan potensi kontribusi hingga Rp 2 triliun untuk PAD. Namun, tidak dapat diabaikan adanya perlakuan diskriminatif terhadap cabang olahraga ini. Selain itu, perdebatan seputar reward atlet dan SK dianggap sebagai formalitas semata, yang seharusnya tidak menghambat pengakuan atlet yang telah meraih prestasi.
Krisis kepemimpinan yang tengah dihadapi KORMI Jatim juga menjadi sorotan. Ali menekankan pentingnya sportivitas dan menuntut ketua KORMI Jawa Timur yang berstatus tersangka untuk bertindak sesuai mekanisme AD/ART dengan transparansi dan integritas. Terkait dengan kendala administrasi dan pencairan anggaran, Muhammad Sunar, Ketua KORMI Kota Surabaya, menyebut keterlambatan penerbitan surat gubernur menjadi faktor krusial yang menghambat proses pengembangan olahraga masyarakat di daerah.
Ketegasan Ali dalam menyoroti diskriminasi anggaran, krisis kepemimpinan, dan pentingnya integritas dan transparansi dalam organisasi olahraga rekreasi di Jawa Timur menjadi catatan penting untuk menjaga keseimbangan dan pertumbuhan olahraga rekreasi secara berkelanjutan di daerah tersebut.
