ASN yang terlibat dalam kegiatan judi online merupakan pelanggaran serius terhadap aturan negara, hal ini diungkapkan oleh Anggota DPRD DKI Jakarta, William Aditya Sarana. Ia mendukung langkah Gubernur DKI Pramono Anung yang tidak memberikan promosi jabatan kepada ASN yang terlibat dalam judi online setelah diberikan pembinaan. Menurut William, tindakan ini seimbang dan proporsional karena ASN adalah abdi negara yang harus patuh pada aturan yang ada.
William juga menekankan pentingnya pemeriksaan terhadap aliran uang para ASN untuk memastikan apakah ada keterlibatan dalam judi online. Jika terbukti terlibat, perlu adanya disiplin dan pembinaan sebagai sanksi. Gubernur Pramono Anung juga memberikan sanksi serupa dengan tidak memberikan promosi jabatan bagi ASN yang masih terlibat dalam kegiatan judol.
Pramono Anung juga meminta lembaga terkait seperti LPSK dan PPATK untuk melakukan pembinaan terhadap pelaku judol, terutama jika pelakunya adalah ASN di lingkungan Pemprov DKI Jakarta. Beliau menegaskan bahwa tindakan tegas perlu diambil terhadap pelaku judi online untuk memastikan ketaatan pada aturan dan integritas ASN. Menyikapi hal ini, Menteri PANRB juga mengingatkan agar ASN tidak terlibat dalam kegiatan judi online.
