Sejarah Partai Komunis Indonesia (PKI) tidak berhenti pada peristiwa Gerakan 30 September 1965. Organisasi ini tumbuh sejak masa kolonial, sempat dihancurkan setelah konflik Madiun 1948, lalu kembali menjadi salah satu kekuatan politik terbesar melalui Pemilu 1955 sebelum akhirnya dibubarkan pada 1966.
Arsip Nasional Republik Indonesia (ANRI) mengingatkan bahwa pembahasan mengenai PKI dan peristiwa 1965 perlu membedakan antara fakta yang terdokumentasi, keputusan resmi negara, serta penafsiran sejarah yang masih diperdebatkan. Sumber-sumber yang tersedia berasal dari beragam koleksi, termasuk arsip Indonesia, Amerika Serikat, dan Jepang.
Dari gerakan kolonial ke konflik Madiun
Akar gerakan komunis di Indonesia bermula dari pembentukan Indische Sociaal-Democratische Vereeniging (ISDV) pada 1914. Organisasi itu kemudian berkembang dan pada 1920 berubah menjadi Perserikatan Komunis di Hindia, yang selanjutnya dikenal sebagai PKI.
Pada 1926, PKI terlibat dalam pemberontakan terhadap pemerintahan kolonial Belanda. Gerakan tersebut gagal dan diikuti penindakan terhadap anggota serta pendukungnya. Aktivitas PKI pun mengalami pembatasan selama masa pemerintahan kolonial.
Setelah Indonesia merdeka, PKI kembali tampil sebagai kekuatan politik. Namun, pada 18 September 1948, partai tersebut dan kelompok-kelompok kiri terlibat konflik bersenjata dengan pemerintah Republik Indonesia dalam Peristiwa Madiun.
Ensiklopedia Sejarah Indonesia Kementerian Kebudayaan mencatat peristiwa itu sebagai puncak perseteruan antara pemerintah dan oposisi sayap kiri, terutama Front Demokrasi Rakyat (FDR), yang terdiri atas sejumlah organisasi berhaluan kiri, termasuk PKI. ANRI juga mencatat adanya proklamasi Republik Soviet Indonesia di Madiun yang kemudian berkembang menjadi konflik bersenjata.
Pemerintah mengakhiri konflik tersebut dalam beberapa bulan. Sejumlah pemimpin dan anggota kelompok yang terlibat ditangkap, sedangkan sebagian lainnya tewas. Peristiwa ini menjadi titik penting dalam memburuknya hubungan PKI dengan pemerintah dan kelompok politik lain.
Kembali menjadi kekuatan politik
Setelah mengalami kehancuran organisasi, PKI membangun kembali pengaruhnya pada 1950-an di bawah D.N. Aidit dan sejumlah tokoh lainnya. Organisasi partai diperluas ke kalangan buruh, petani, pemuda, serta kelompok masyarakat lain.
Dalam Pemilu 1955, PKI memperoleh 6.179.914 suara atau 16,36 persen suara nasional untuk pemilihan anggota DPR. Hasil itu menghasilkan 39 kursi dan menempatkan PKI di urutan keempat setelah PNI, Masyumi, dan NU. Untuk pemilihan anggota Konstituante, PKI meraih sekitar 6,23 juta suara dan 80 kursi.
Setelah Dekrit Presiden 5 Juli 1959 dan dimulainya Demokrasi Terpimpin, persaingan antara kelompok nasionalis, agama, militer, dan komunis semakin kuat. PKI mendukung gagasan Nasakom, yakni penyatuan unsur nasionalis, agama, dan komunis. Pada awal 1960-an, partai tersebut memiliki organisasi massa yang luas dan ruang politik yang besar di bawah pemerintahan Presiden Soekarno.
Ketegangan dengan Angkatan Darat dan kelompok lain meningkat akibat perbedaan pandangan mengenai politik, ideologi, organisasi massa, persoalan agraria, serta gagasan pembentukan angkatan kelima.
G30S, kekerasan 1965-1966, dan pembubaran PKI
Pada malam 30 September hingga 1 Oktober 1965, terjadi penculikan dan pembunuhan terhadap sejumlah perwira Angkatan Darat. Para korban kemudian dibawa ke kawasan Lubang Buaya, Jakarta. Peristiwa tersebut dikenal sebagai Gerakan 30 September atau G30S.
Terdapat perbedaan historiografi mengenai pihak yang bertanggung jawab dan tingkat keterlibatan PKI sebagai organisasi. Narasi resmi pada masa Orde Baru mengaitkan G30S dengan PKI, sementara penelitian dan sumber sejarah lain membahas peran sejumlah aktor dengan tingkat tanggung jawab yang berbeda. Komnas HAM mencatat bahwa rangkaian tersebut kemudian diikuti penyelidikan atas dugaan pelanggaran HAM berat pada 1965-1966.
Setelah G30S gagal, Angkatan Darat di bawah Soeharto mengambil langkah untuk mengendalikan keadaan dan melakukan tindakan terhadap PKI, organisasi, serta orang-orang yang dianggap terkait. Pada akhir 1965 hingga 1966 terjadi penangkapan, pembunuhan, penahanan, dan berbagai kekerasan. Komnas HAM mencatat bentuknya antara lain pemindahan penduduk secara paksa, perbudakan, penyiksaan, perkosaan, penganiayaan, serta penghilangan orang secara paksa. Dampaknya juga dirasakan keluarga dan orang-orang yang dituduh memiliki hubungan dengan PKI.
Pada 12 Maret 1966, Soeharto mengeluarkan keputusan yang membubarkan PKI dan menyatakan partai beserta organisasi massanya sebagai organisasi terlarang. Keputusan itu diperkuat melalui Ketetapan MPRS Nomor XXV/MPRS/1966 pada 5 Juli 1966, yang melarang PKI beraktivitas serta melarang penyebaran dan pengembangan komunisme, Marxisme, dan Leninisme di Indonesia.
Pembubaran tersebut menandai berakhirnya PKI sebagai kekuatan politik resmi sekaligus mempercepat perubahan menuju pemerintahan Orde Baru. Soeharto diangkat sebagai presiden pada 1968. Hingga kini, PKI, G30S, dan kekerasan 1965-1966 tetap menjadi objek penelitian sejarah, terutama terkait aktor, motif, tingkat keterlibatan organisasi, dan penggunaan berbagai sumber arsip.
