Perdebatan mengenai reformasi TNI selama ini lebih sering terjebak pada kekhawatiran terhadap potensi intervensi militer di ruang publik. Meski demikian, persoalan sebenarnya jauh lebih dalam, berakar pada permasalahan sistemik dan pola pengelolaan karier yang masih jarang dibahas secara terbuka.
Menyoroti hal tersebut, Departemen Hubungan Internasional Universitas Indonesia mengadakan forum diskusi berjudul “Pola Karir dan Profesionalisme Militer” pada awal Maret 2026. Acara ini menampilkan analisis dari Aditya Batara Gunawan (Universitas Bakrie), Beni Sukadis (Lesperssi), dan Yudha Kurniawan (Laboratorium Politik Universitas Bakrie).
Perbatasan Ranah Sipil dan Militer: Tantangan Kontemporer
Dalam konsep kendali sipil-modern, diperlukan pembagian peran yang ketat antara militer sebagai alat pertahanan eksternal dan entitas sipil yang mengelola keamanan domestik. Kenyataannya, praktik di lapangan masih membuka celah intervensi, sehingga batas itu menjadi samar dan menimbulkan risiko terhadap profesionalisme TNI.
Salah satu kendala utama ialah pada aspek promosi jabatan militer. Walaupun secara teori ranah ini sepenuhnya internal TNI, realitas politik kerap menembus ruang-ruang tersebut dan membentuk patronase baru dalam pengambilan keputusan. Aditya Batara mengkritisi kecenderungan penempatan jabatan penting di tubuh TNI yang didominasi oleh hubungan pribadi dan kedekatan politik.
“Faktor kedekatan dengan elit politik kerap menyingkirkan prinsip-prinsip meritokrasi dalam penentuan promosi perwira,” jelas Aditya.
Situasi politik Indonesia yang bersifat personalistik menambah kompleksitas. Pemegang kekuasaan politik dapat dengan mudah mempengaruhi pola karier di institusi militer dan memperlemah mekanisme pengawasan.
Penunjukan Panglima TNI diharuskan melalui persetujuan DPR sebagai bentuk pengawasan sipil terhadap militer. Namun, Yudha Kurniawan menyatakan bahwa sistem ini justru bisa menghadirkan potensi politisasi militer melalui proses legislatif.
Yudha juga membandingkan sistem di Indonesia dengan negara lain seperti Inggris, yang tidak mensyaratkan keterlibatan legislatif dalam pengangkatan pimpinan militernya. Hal ini menggambarkan betapa variatifnya pola hubungan sipil-militer meski semua negara mengusung prinsip demokrasi.
Permasalahan Internal: Diskrepansi Jabatan dan Meritokrasi
Menurut Beni Sukadis, membangun profesionalisme TNI bukan hanya soal pemisahan dari Polri atau penguatan payung hukum. Masalah mendalam justru terletak pada pelaksanaan meritokrasi yang sering kali kalah oleh sistem pertemanan dan kedekatan personal.
Yudha Kurniawan menyoroti “penyakit struktural” kronis di tubuh TNI, yaitu kelebihan perwira yang tidak sebanding dengan formasi jabatan yang tersedia. Ini terjadi karena terbatasnya lembaga pendidikan militer, sumbatan dalam promosi karier, serta kekurangan fasilitas dan anggaran pembinaan personel.
Kelebihan jumlah perwira ini akhirnya menuntut perluasan peran TNI ke bidang sipil dan bahkan mendorong pembesaran struktur organisasi agar bisa menampung personel yang berlebih itu.
Faktor Rotasi dan Dinamika Politik
Beni Sukadis mencermati bahwa mitos mengenai rotasi Panglima TNI antar matra sejatinya tidaklah mutlak. Ada banyak kasus di mana dua Panglima berturut-turut berasal dari matra yang sama, dan ini menandakan keputusan pemilihan lebih didasari pertimbangan politik serta preferensi pemimpin nasional, bukan sekadar tata cara formal.
Momentum Demokrasi dan Peran TNI
Diskursus semacam ini bertambah penting mengingat kecenderungan mundurnya kualitas demokrasi Indonesia akhir-akhir ini. Relasi sipil dan militer tidak hanya terkait pembatasan akses militer ke urusan sipil, tapi juga pembelajaran bagi kalangan sipil agar tak melibatkan militer dalam konflik politik sehari-hari.
Solusi utama harus diawali dengan membangun profesionalisme internal di tubuh TNI, memberi ruang otonomi institusi dalam mengelola karier perwira secara meritokratis. Menguatkan kendali sipil tanpa menodai kemandirian organisasi militer perlu dijadikan prinsip dasar, meniru praktik optimal yang diterapkan di banyak negara demokrasi mapan.
Sumber: Motif Perluasan Peran TNI Ke Sektor Sipil, Struktur Organisasi Dan Karier Perwira Disorot
Sumber: Motif Di Balik Perluasan Peran TNI Ke Sektor Sipil Dan Pembengkakan Struktur Organisasisi
