Anggota DPD RI asal Jawa Timur, Lia Istifhama, menegaskan pentingnya kebijakan pendidikan yang adil di tingkat madrasah. Ia meminta pemerintah untuk menghentikan praktik tebang pilih antara lembaga pendidikan di bawah Kementerian Agama dan Kementerian Pendidikan. Pernyataan tersebut disampaikan saat Lia menerima aspirasi dari forum guru pendidikan agama, yang mengungkapkan kekhawatiran atas ketimpangan kebijakan yang berdampak pada kualitas layanan pendidikan keagamaan. Menurut Lia, pendidikan agama dan umum memiliki tujuan yang sama dalam mencerdaskan kehidupan bangsa sehingga negara seharusnya tidak membedakan hanya karena perbedaan naungan kementerian. Ia menyoroti keluhan guru madrasah terkait keterbatasan akses terhadap program-program strategis pendidikan, seperti distribusi Kartu Indonesia Pintar (KIP) yang cenderung lebih banyak mengalir ke sekolah di bawah Kementerian Pendidikan. Ketimpangan juga terasa dalam pemenuhan sarana dan prasarana pembelajaran, di mana sekolah di bawah Dinas Pendidikan dinilai lebih mudah mengakses program penguatan sekolah unggul. Ning Lia menekankan pentingnya kesetaraan dalam dukungan program pendidikan untuk mencegah potensi ketertinggalan. Para guru juga mengungkapkan perselisihan dalam tata kelola sumber daya manusia ASN, di mana reformasi birokrasi terlihat lebih cepat di kementerian lain. Lia Istifhama berkomitmen untuk mengusulkan solusi lintas kementerian guna menyelesaikan ketimpangan pendidikan secara keseluruhan. Dengan harapan agar pemerintah benar-benar adil dalam kebijakan pendidikan, Lia memastikan bahwa pendidikan agama juga harus diperlakukan sama dengan sekolah umum.
DPD RI Lia Istifhama Mendesak Negara Berlaku Adil terhadap Madrasah
