MKD (Mahkamah Kehormatan Dewan) adalah lembaga internal dalam sistem parlemen Indonesia yang bertugas menjaga kehormatan dan mengawasi etika para wakil rakyat di Senayan. Lembaga ini merupakan bagian dari alat kelengkapan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) dan memiliki peran tetap dalam menegakkan kode etik dan perilaku anggota DPR. MKD dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 yang kemudian diperbarui dengan UU Nomor 13 Tahun 2019. Tujuan pembentukannya adalah memastikan para wakil rakyat menjalankan tugas dengan penuh tanggung jawab, berintegritas, serta menjunjung tinggi martabat lembaga legislatif.
Dalam fungsinya, MKD bertindak sebagai “pengadilan” di internal DPR dengan menilai dan memutus dugaan pelanggaran perilaku anggota DPR. Seluruh keputusan yang diambil oleh MKD harus bebas dari intervensi anggota, pimpinan fraksi, maupun pimpinan DPR. Meskipun perkara yang ditangani MKD adalah perkara etik, bukan perkara pidana, fokusnya tetap pada perilaku dan kepatuhan anggota dewan.
Tugas dan wewenang MKD diatur dalam Peraturan DPR RI Nomor 2 Tahun 2015. Beberapa tugas utamanya meliputi pemantauan perilaku anggota untuk mencegah pelanggaran, penyelidikan atas pengaduan terhadap anggota, mengadakan sidang untuk memeriksa dugaan pelanggaran, dan memberikan persetujuan terkait pemanggilan anggota oleh pihak penegak hukum. Selain itu, MKD juga memiliki wewenang seperti menerbitkan surat edaran, memantau kehadiran anggota dalam rapat DPR, memberikan rekomendasi untuk mencegah pelanggaran kode etik, dan melakukan tindak lanjut atas dugaan pelanggaran kode etik anggota.
Dengan keterlibatan MKD dalam menjaga kualitas etika dan perilaku anggota DPR, lembaga ini tidak hanya berperan sebagai pengawas dan pencegah, tetapi juga sebagai penjaga marwah dan kehormatan lembaga legislatif negara. MKD berperan penting dalam menjaga integritas dan citra lembaga legislatif Republik Indonesia.
