Pemasangan Keramba Jaring Apung (KJA) di Pantai Timur Pangandaran telah menjadi perdebatan yang terus bergulir. Ketua DPRD Kabupaten Pangandaran, Asep Noordin, mencermati permasalahan ini terutama terkait masalah tumpang tindih dalam tata ruang. DPRD bersama aktivis lingkungan telah mengkritik keberadaan KJA tersebut. Perusahaan yang mengoperasikan KJA mengklaim bahwa kegiatan mereka sudah dimulai sejak tahun 2019. Menghadapi situasi ini, DPRD mendorong Pemerintah Kabupaten Pangandaran untuk menghentikan sementara operasi perusahaan tersebut guna mencari solusi terbaik bagi semua pihak, termasuk nelayan lokal dan kelestarian lingkungan.
Polemik Keramba Jaring Apung Pantai Pangandaran: Sorotan DPRD Tentang Tata Ruang
