Bank Indonesia (BI) telah membeli Surat Berharga Negara (SBN) untuk mendukung program pemerintah yang dipimpin oleh Presiden Prabowo Subianto. Langkah ini telah menimbulkan berbagai kritik dari berbagai pihak. Pengamat ekonomi, Sutardjo Tui, mengakui bahwa hubungan antara ekonomi dan politik memang saling terkait. Namun, menurutnya, ada beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam konteks ini.
Menurut Sutardjo, penting untuk melihat bagaimana dana yang diperoleh dari pembelian SBN akan dialokasikan oleh pemerintah. Apakah dana tersebut akan digunakan untuk sektor produktif atau tidak. Jika dana tersebut digunakan untuk proyek-proyek yang memiliki potensi produktif, seperti pembangunan kapal ikan atau perbaikan sektor pertanian, maka hal tersebut bisa memberikan pengembalian yang positif.
Namun, berbeda cerita jika dana tersebut dialokasikan untuk sektor yang tidak produktif. Misalnya, digunakan untuk pembayaran gaji, sewa, atau program makanan gratis. Sutardjo menyarankan agar pemerintah lebih memaksimalkan Badan Pengelola Investasi (BPI) untuk mengatasi kebutuhan dana dalam konteks politik. Dengan mengelola utang dan dana melalui BPI, pemerintah bisa lebih efektif dalam menjalankan program kepentingan politiknya.
Lalu, ia juga menyoroti perbedaan antara SBN dan Danantara. Menurutnya, Danantara memiliki potensi untuk menjalankan bisnis yang lebih nyata, yang dapat memberikan dampak ekonomi yang lebih langsung kepada masyarakat. Dengan mengalokasikan dana ke Danantara, pemerintah bisa memastikan bahwa uang tersebut digunakan secara efisien dan menghasilkan dampak positif yang lebih besar.
