Pada hari Minggu, 31 Agustus 2025, Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto, memimpin Sidang Kabinet Paripurna di Istana Kepresidenan Jakarta. Sidang ini diadakan dalam konteks darurat politik dan sosial akibat gelombang demonstrasi yang mengevaluasi anggota DPR. Dalam pertemuan tersebut, diambil keputusan tegas termasuk pencabutan keanggotaan bagi anggota DPR yang terlibat kontroversi serta penghentian kunjungan kerja luar negeri mulai 1 September 2025 untuk memulihkan kepercayaan publik.
Presiden Prabowo Subianto juga menekankan pentingnya keterbukaan terhadap aspirasi masyarakat. Beliau meminta kementerian dan lembaga terkait untuk membuka akses bagi publik dalam menyampaikan masukan dengan damai, sambil menegaskan bahwa aparat akan mengambil tindakan tegas terhadap aksi anarkis. Berikut adalah beberapa poin penting hasil rapat kabinet tersebut.
Presiden Prabowo Subianto menyampaikan beberapa arahan penting usai rapat kabinet pada tanggal 31 Agustus 2025. Beberapa poin utama yang dibahas antara lain adalah tindakan tegas terhadap anggota DPR yang sembrono, transparansi dalam pemeriksaan kasus Affan, evaluasi tunjangan DPR serta moratorium kunjungan ke luar negeri, pembukaan ruang aspirasi bagi masyarakat dan mahasiswa, serta peran polisi dalam melindungi masyarakat dan fasilitas umum.
Dengan demikian, rapat tersebut menegaskan pentingnya stabilitas nasional sebagai prioritas utama. Kondisi ini dianggap krusial untuk mempertahankan kepercayaan publik dan mendorong pertumbuhan ekonomi di tengah situasi yang menantang. Presiden Prabowo Subianto menekankan bahwa tanpa stabilitas, agenda pembangunan dan pemulihan ekonomi tidak akan berjalan lancar.
Presiden juga mengakhiri arahannya dengan pesan agar seluruh elemen bangsa tetap menjaga persatuan. Beliau berharap kerja sama antara pemerintah, masyarakat, dan semua pihak terus diperkuat demi mencapai masa depan yang lebih baik, sejahtera, dan adil bagi seluruh rakyat Indonesia.
