Komisi I DPRD Kabupaten Malang telah melakukan kunjungan ke Disdukcapil Kabupaten Malang untuk mengetahui lebih lanjut tentang kelangkaan blangko e-KTP yang terjadi. Kelangkaan ini diperkirakan semakin parah karena tingginya antusiasme warga untuk perekaman e-KTP tidak seimbang dengan persediaan blangko yang ada. Data dari Disdukcapil Kabupaten Malang menunjukkan bahwa dari 407 ribu pengajuan e-KTP pada tahun 2024, hanya 147 ribu yang berhasil dicetak, untuk sisanya sebanyak 260 ribu warga masih menunggu ketersediaan blangko.
Dengan kekurangan blangko yang masih ada, Disdukcapil Kabupaten Malang berupaya menyelesaikan masalah ini secara bertahap. Pada bulan Maret 2025, kekurangan blangko tinggal 46 ribu dan Agustus ini berkurang menjadi 25 ribu keping. Meski setiap hari terdapat 800-1.000 pemohon e-KTP, namun persediaan blangko dari pemerintah pusat hanya 6.000 per 12 hari, sehingga Disdukcapil hanya mampu mencetak 500 e-KTP setiap hari.
Kepala Disdukcapil Kabupaten Malang, Harry Setia Budi, menyampaikan bahwa keterbatasan blangko e-KTP terjadi setiap tahun dan kebutuhan cetak masih sekitar 800-1.000 keping per hari. Diperkirakan dengan krisis yang terjadi, kekurangan blangko semakin meningkat dari tahun ke tahun. Untuk mengatasi hal ini, Disdukcapil menggelar giat jemput bola pelayanan administrasi kependudukan khusus cetak KTP, dengan harapan dapat memenuhi kebutuhan cetak tersebut.
Selain itu, Disdukcapil juga memberikan layanan pembuatan KTP digital sebagai solusi dalam era digital saat ini. Anggaran hibah kepada Dirjen Dukcapil menjadi salah satu solusi dari pemerintah untuk meningkatkan pasokan blangko e-KTP. DPRD Kabupaten Malang juga telah mengalokasikan tambahan anggaran dalam APBD-Perubahan Tahun 2025 sebesar Rp. 2 miliar untuk membantu Disdukcapil Kabupaten Malang dalam mengatasi masalah kelangkaan blangko e-KTP. Seluruh upaya ini dilakukan untuk memastikan kebutuhan e-KTP masyarakat Kabupaten Malang terpenuhi dengan baik, tanpa hambatan.
